Depkes Prioritaskan Putra Daerah Aceh Menjadi PNS

Jakarta - Menteri Kesehatan (menkes) Siti Fadillah Supari mengatakan pihaknya akan memprioritaskan putra daerah Aceh untuk menjadi PNS di bidang kesehatan. Mereka akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana gempa dan tsunami. "Yang kita utamakan adalah putra daerah Aceh untuk menjadi PNS. Kalau putra daerah tidak memenuhi syarat, baru kita buka untuk daerah lain," ujarnya usai melepas Tim Medis Forum Kerja Sama Depkes-IDI yang akan diberangkatkan ke NAD dan Sumut di Kantor IDI, Jl. Sam Ratulangi, Jakarta, Selasa (15/2/2005).Dikatakan Fadillah, mulai 26 Maret 2005, Indonesia harus mandiri dengan menyediakan dokter lokal di NAD. Berkaitan dengan kebutuhan tenaga medis itu, Fadillah yakin IDI mampu menyediakannya, baik dokter, suster maupun bidan."Menjelang berakhirnya 3 bulan tanggap darurat, 26 Maret nanti, kita harus bersiap-siap memiliki tim pelayanan kesehatan untuk menggantikan relawan medis asing. Pengiriman tim medis ini diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana di Aceh dan Sumut," katanya. Tim medis yang diterjunkan ke daerah korban bencana itu terdiri dari 11 dokter, 21 perawat dan seorang bidan. Menurut Fadillah, terdapat sejumlah pegawai tidak tetap (PTT) dalam anggota tim medis itu. Mereka akan bekerja selama 3 bulan. Masa kerja selama 3 bulan itu akan dihitung dengan masa kerja 1 tahun dalam keadaan normal. Namun setelah 3 bulan, PTT itu belum tentu menjadi PNS.Belum KLB Disinggung wabah DBD yang sudah meluas ke sejumlah daerah di Indonesia, Fadillah mengatakan belum dijadikan kejadian luar biasa (KLB) secara nasional. Alasannya tingkat kematian di sejumlah daeah masih rendah. "Enam daerah memang sudah KLB, termasuk Kaltim. Sebetulnya tingkat kematian akibat DBD sudah mencapai 1 persen. Tapi karena di daerah lain tingkat kematiannya masih rendah, jadi tidak kita jadikan KLB secara nasional," jelasnya. (rif/)