Anggota Komisi E DPRD DKI Kenal Alex Usman, Tapi Tak Pernah Bahas UPS

Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Nawawi, mengaku kenal dengan Alex Usman. Namun demikian, Nawawi menyatakan tak pernah membahas anggaran UPS dengan tersangka kasus dugaan korupsi UPS Pemprov DKI tahun 2014 itu.

"Saya kenal. Saya kan mantan Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana‎ Provinsi DKI," kata Nawawi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015).

Saat 2014, Alex merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Dia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen proyek UPS wilayah Jakarta Barat pada tahun itu.

Nawawi merupakan Kasubdit Sarpras Provinsi DKI, menjabat dari 2001 hingga 2006. Sebelumnya, Nawawi menjadi Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Dikbud DKI. Total, 26 tahun Nawawi berada di lembaga yang kini bernama Dinas Pendidikan itu.

"Seluruh orang Kasudin itu saya kenal lah‎," kata Nawawi yang tak bisa memastikan persis posisi Alex saat Nawawi berada di Dinas Pendidikan beberapa tahun lalu itu.

‎Pada 2014, Nawawi sudah duduk menjadi anggota Komisi E DPRD DKI. Nawawi tak tahu menahu bagaimana sepak terjang pengadaan UPS yang kini disidik Bareskrim Polri itu. Dia mengaku tak berhubungan dengan Alex setelah duduk di Komisi E.

"Saya periode kemarin di Komisi E, bahkan saya juga di Banggar (Badan Anggaran) Tapi saya tidak tahu dan tidak membahas begitu-begituan (pengadaan UPS). Dua bulan saja ada kalanya tidak sampai membahas hal yang sifatnya teknis. Kita (Komisi E dan Banggar) membahas yang makro-makronya saja," kata Nawawi.

‎Nawawi tak memungkiri soal usaha-usaha rekanan anggota dewan memasukkan proyek ke anggaran provinsi. Namun demikian, anggota DPRD bisa menolaknya apabila tidak sesuai kebutuhan, dalam hal ini kebutuhan sekolah dalam kasus pengadaan UPS.

"Namanya orang hidup, yang namanya rekanan kontraktor itu berusaha memasukkan barang-barang ke tempat pejabat. Itu lazim di mana-mana, biasa. Hanya saja tergantung kita. Kita mampu menahan untuk tidak menerima barang itu manakala itu bukan kebutuhan sekolah," kata Nawawi.‎
‎
Kabar menyebutkan bahwa anggaran UPS pada APBD-P DKI 2014 muncul begitu saja setelah sebelumnya tak ditemukan dalam draf yang diserahkan Pemprov DKI. Namun Nawawi tak sepakat dengan kabar ini. Menurutnya, anggaran apapu pasti usulan dari Pemprov DKI.‎

"Kalau tiba-tiba, saya pikir tidak. Tidak mungkin memunculkan anggaran tanpa ada usulan dari pemerintahan. Karena kita menerima sudah matang dalam buku yang besar, pasti masuk pembahasan itu, tidak mungkin tidak, pasti ada di situ," tuturnya.

‎‎Bilapun ada titipan anggaran dari dinas terkait ke DPRD, itu dinilainya wajar-wajar saja dah sah secara formal. Sebab, memang begitulah alur pembahasan anggaran. Hanya saja, dalam pembahasan anggaran tentu akan ditelisik kebutuhan mana yang prioritas dan yang tidak prioritas.

"‎Selama masih dalam proses-proses pembahasan dan sesuai koridor, sebenarnya pembahasan itu dimungkinkan. Kita menggunakan hak budgeting dalam pembahasan," kata Nawawi.
‎
Salah seorang penyidik Tipikor Bareskrim bercerita kepada detikcom, Senin (5/5) kemarin, soal kekuatan pengaruh Alex Usman. Menurut mantan penyidik KPK itu, usulan pengadaan UPS tidak muncul dalam draft yang diusulkan Pemprov. Namun, saat dibawa ke DPRD DKI Jakarta, beberapa item yang tidak termasuk dalam usulan Pemprov, salah satunya UPS, muncul.

Kemunculan ini diduga memanfaatkan kewenangan DPRD yang bisa menambahkan maupun mengurangi usulan anggaran yang diajukan Pemprov.

Alex Usman rupanya memiliki jaringan kuat di DPRD DKI Jakarta. Dia beberapa kali bertemu dengan pentolan di Komisi E. Dugaanya mengatur harga untuk kemudian dimasukan ke anggaran DPRD DKI.

"Tanya dong ke Alex jaringannya siapa. Kan begitu. Masa saya yang harus menebak-nebak jaringan dia siapa?" tanggap Nawawi hari ini.‎

(dnu/ndr)