Jelang Pilkada, PDIP Bali Ingin Hak Prerogatif Ketum Ditinjau

Denpasar - PDIP Bali menginginkan hak prerogatif ketua umum ditinjau kembali. Hal ini mengemuka saat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Juni 2005."Wacananya perlu ditinjau supaya tidak seperti dulu," kata Ketua DPD PDIP Bali Ida Bagus Putu Wesnawa di Kantor DPRD Bali jalan dr Kusumaatmaja Denpasar, Selasa (15/2/2005).Namun pria yang juga menjabat ketua DPRD Bali ini mengelak saat diminta menjelaskan pernyataannya itu. Dia juga menolak berkomentar saat dikonfirmasi apakah pernyataannya itu akibat trauma pengalaman terdahulu.Sekadar mengingatkan, Rakerdasus PDIP Bali tahun 2003 mencalonkan Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi sebagai gubernur Bali. Tapi kemudian DPP atas rekomendasi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum menganulir Ratmadi, lalu menunjuk Dewa Made Beratha sebagai calon gubernur dari PDIP. Mau tak mau PDIP Bali mematuhinya dan akhirnya menggolkan Beratha sebagai gubernur Bali.Mengenai Kongres PDIP pada 28 Maret-2 April 2005 untuk pemilihan ketua umum, menurut Wesnawa, PDIP Bali menargetkan agar bisa masuk sebagai tim formatur yang bertugas menyusun pengurus DPP. Selain itu juga menargetkan kadernya masuk sebagai pengurus DPP.PDIP Bali, lanjut dia, juga menginginkan adanya rekonsiliasi di tubuh partai seiring dengan munculkan Gerakan Pembaruan PDIP.Anda berharap anggota gerakan itu masuk DPP? "Kita harap ada rekonsiliasi karena mereka juga kader PDIP. Tapi sepenuhnya tergantung pada kongres," ujar Wesnawa.Ditegaskan dia, PDIP Bali yang terdiri dari 9 DPC dan 1 DPD sudah memutuskan mencalonkan Mega kembali sebagai ketua umum. "Karena Mega dianggap sudah berhasil memimpin PDIP dan Mega dapat dijadikan perekat partai," katanya.Mengenai beberapa DPC yang sempat memunculkan nama Guruh Soekarnoputra sebagai alternatif ketua umum, menurutnya hal itu biasa saja dalam demokrasi. "Dan tentunya boleh-boleh saja," tukas Wesnawa. (sss/)