.webp)
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada September 2014 lalu, Jero memang kerap hadir memenuhi panggilan KPK. Dia memang sempat beberapa kali tidak memenuhi panggilan, namun dengan alasan sedang menunggu proses praperadilan, yang akhirnya kandas.
"Saya berusaha dan terus akan kooperatif terhadap kasus hukum ini, sebagai contoh tanggal 9 September saya dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maka segera setelah itu dengan kesadaran saya sendiri dan tanpa tekanan siapapun saya mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM," kata Jero ketika memenuhi pemeriksaan pada awal Februari lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski kooperatif, Jero menyebut ada ketidakadilan dalam kasusnya. Alumni ITB ini bahkan secara terang-terangan meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Nama terakhir adalah atasan Jero ketika dua kali menjabat sebagai menteri.
"Saya mohon Pak Presiden Jokowi, bapak mengenal saya dengan baik. Keadilan harus ditegakkan, harus tegak adil. Karena banyak pihak yang mengatakan seperti itu tidak ditahan," kata Jero yang mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye ini, Selasa (5/5/2015) malam.
Jero mengaku diperlakukan tidak adil. Dia mengklaim sudah bersikap kooperatif, namun penyidik KPK tetap memutuskan untuk menahannya.
"Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, lima tahun saya di bawah bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden ke-6 karena saya diperlakukan seperti ini saya mohon dibantu," pinta Jero.
Jero kemudian menyampaikan harapannya kepada keluarga besarnya. Jero berharap, keluarganya bisa menjalani proses hukum dengan tabah.
"Untuk istri dan anak-anak, keluarga di Bali, masyarakat Indonesia umumnya yang mengenal saya, mohon doanya agar saya tabah dan tawakkal dan sabar menjalani proses hukum," ujar Jero.
(fjp/imk)
