Nekat Kirim TKI ke 21 Negara Timur Tengah, Izin PPTKIS Terancam Dicabut

Jakarta - Kemenaker menghentikan sementara TKI pekerja domestik ke 21 negara Timur Tengah. Perusahaan Penyalur TKI Swasta (PPTKIS) yang nekat mengirimkan TKI pekerja domestik terancam diberi sanksi yaitu dicabut izinnya.

"Kami akan segera mengirimkan surat edaran kepada seluruh PPTKIS dan juga kementerian dan lembaga dan BNP2TKI untuk sosialisasi. Apabila melanggar yang telah ditetapkan, akan diberi sanksi," demikian dikatakan Dirjen Binapenta Kemenaker Reyna Usman.

(Baca juga: Menaker Setop Pengiriman TKI Pekerja Domestik le 21 Negara Timur Tengah)

Hal itu disampaikan Reyna di sela-sela mendampingi kunjungan Menaker Hanif Dhakiri di Singapura, seperti dalam rilis yang diterima, Rabu (6/5/2015).

"Sanksi berupa skorsing dan pencabutan izin," imbuh Reyna.

Sebelum adanya penghentian pengiriman TKI pekerja domestik ke 21 negara Timur Tengah ini, Kemenaker telah menutup dan memblacklist 42 PPTKIS yang nakal pada kurun Oktober 2014-Mei 2015. Sedangkan Menaker Hanif Dhakiri dalam kunjungan itu menegaskan bahwa PPTKIS yang nekat mengirimkan TKI pekerja domestik ke 21 negara Timur Tengah, bisa dikategorikan sebagai pelaku human trafficking.

"Jika setelah adanya pengumuman roadmap kemarin masih ada yang berani dan nekat ngirim TKI PRT ke Timteng, maka berarti mereka telah melakukan praktik human trafficking," kata Menaker Hanif dalam kunjungannya di Singapura dan dalam pertemuan dengan pemerhati dan aktivis buruh migran di Singapura di KBRI Singapura, Selasa (5/5/2015).

Menurut Hanif, keputusan penghentian dan larangan pengiriman TKI PRT ke Timteng merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Tidak ada sedikitpun niat untuk menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri.

"Keputusan ini selain karena perintah presiden, juga merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi warganya. Agar kasus seperti yang dialami Zaenab yang berujung hukuman pancung tidak terjadi lagi," tambahnya.

Dengan penguman roadmap ini, Hanif meminta agar PPTKIS yang selama ini mengirimkan TKI ke Timteng mulai menyiapkan tenaga kerja terampil sebagaimana yang sudah diatur dalam SKKNI. Sementara, bagi TKI yang sudah bekerja di Timteng dan ingin memperpanjang tinggal melanjutkan.

"Sementara yang sudah terlanjur dilatih dan siap berangkat, kita beri kelonggaran di masa transisi ini. Namun, PPTKIS tidak bisa main-main karena datanya sudah kita pegang. Hanya sekitar 4 ribuan sekian calon TKI," terang dia.

Dalam kunjungannya ini, menteri Hanif juga melakukan kunjungan ke beberapa lokasi, salah satunya adalah BLK-nya Singapura, Singapure Institute of retail servises (SIRS). Dalam kesempatan menaker juga meninjau Singapure University of Technology and Design.

(nwk/imk)