"Dari perspektif politik, mungkin beliau tahu bahwa calon penggantinya seorang perempuan. Jadi dalam tradisi Islam nggak boleh perempuan jadi pemimpin agama. Jadi dia (Sultan HB X) mulai dari dirinya sendiri membangun tradisi politik yang baru, menanggalkan gelar 'Khalifatullah'," jelas dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM Dr Sri Margana saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/5/2015).
Dengan menanggalkan gelar 'Khalifatullah' ini, maka diharapkan gelar itu tidak akan membebani penggantinya yang perempuan. Jadi, dengan tiadanya gelar 'Khalifatullah' ini, maka penggantinya nanti tidak memanggul tuntutan simbolik atas gelar sebagai pemimpin agama dan para ulama tak akan mempermasalahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sejarah, sejak Kerajaan Mataram berdiri hingga dibagi menurut Perjanjian Giyanti, tidak ada penguasa Mataram berjenis kelamin perempuan. Namun, imbuhnya, di kerajaan Islam di Aceh, Samudera Pasai pernah dipimpin perempuan.
Penelusuran detikcom, Ratu yang pernah memerintah di Samudera Pasai bernama Ratu Nahrisyah. Dari tulisan kaligrafi di makam ratu yang bergelar Sultanah di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, tertulis kaligrafi bahwa ini adalah makam ratu yang memimpin Kerajaan Samudera Pasai (1416-1428).
Jadi bila betul pengganti Sultan adalah GKR Pembayun, putri sulungnya, maka hal itu pertama dalam sejarah kerajaan Mataram.
Isi sabda raja intinya ada lima poin. Pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. Kedua, gelar Khalifatullah seperti yang tertulis lengkap dalam gelar Sultan dihilangkan. Gelar lengkapnya adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
(nwk/try)











































