Begini Diduga Peran Alex Usman di Anggaran UPS DKI Jakarta

Jakarta - Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Menenggah Jakarta Selatan, Alex Usman, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Dia diduga melakukan korupsi pengadaan Uninterrupted Power Suply (UPS) di Suku Dinas Jakbar dalam APBD DKI Jakarta.

Salah seorang penyidik Tipikor Bareskrim bercerita bagaimana kuatnya pengaruh Alex Usman. Selain memiliki posisi basah di jabatan yang dia emban, dia juga dikenal sebagai ketua ormas kepemudaan di Jakarta Barat.

"Kalau ormas itu ada acara, maka Alex Usman yang membiayai," kata perwira menengah yang enggan disebutkan namanya saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/5/2015).

Menurut mantan penyidik KPK itu, usulan pengadaan UPS tidak muncul dalam draft yang diusulkan Pemprov. Namun, saat dibawa ke DPRD DKI Jakarta, beberapa item yang tidak termasuk dalam usulan Pemprov, salah satunya UPS, muncul. Kemunculan ini diduga memanfaatkan kewenangan DPRD yang bisa menambahkan maupun mengurangi usulan anggaran yang diajukan Pemprov.

Nah, dimana peran Alex Usman?

Alex Usman rupanya memiliki jaringan kuat di DPRD DKI Jakarta. Dia beberapa kali bertemu dengan pentolan di Komisi E. Dugaanya mengatur harga untuk kemudian dimasukan ke anggaran DPRD DKI.

Bukan itu saja, "hebatnya dia ketika pindah ke Jakarta Selatan, anggaran siluman ikut sama dia. Jadi dimana dia berada di situ anggaran itu ikut. Tapi untuk yang Jakarta Selatan belum keburu terjadi," kata penyidik tersebut.

Modus seperti itu diduga tidak hanya sekali terjadi, tetapi berulang kali. Alex rupanya tidak hanya mengatur UPS untuk masuk ke sekolah-sekolah. "Ada beberapa yang juga lagi diselidiki," ujarnya yang enggan menyebut objek penyelidikan terkait APBD DKI Jakarta itu.

Dikonfirmasi terpisah, pengacara Alex Usman, Eri Rossatria menepis soal peran kliennya di kasus UPS. Eri membantah kliennya seperti yang ditudingkan. Kliennya tak mengatur anggaran untuk UPS, termasuk membiayai Ormas.

"Nggak bener," terang Rossatria.

Menurutnya, sebagai PPK, kliennya hanya melaksanakan anggaran saja. Namun lebih rinci, Rossatria akan membuka nanti siapa saja yang bermain.

"Sebagai PPK, bapak nggak ada salahnya. Siapa saja yang yerlibat, itu nanti ya. Bapak belum bisa menyampaikan, nanti saat pemeriksaan," tutup Rossatria.

(ahy/ndr)