.webp)
Korupsi UPS kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Kabareskrim Komjen Buwas berpendapat korupsi UPS menjadi pintu masuk kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta. Kasus ini merupakan kasus besar yang melibatkan banyak orang dan sistem.
Menurut Komjen Buwas, kerugian negara diprediksi tidak kecil. Ia memastikan kasus ini akan menjerat tersangka-tersangka lainnya setelah tersangka Alex Usman dan Zaenal Soleman. Komjen Buwas berjanji menuntaskan kasus ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya Ahok, komitmen membongkar tuntas kasus ini dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung. Lulung yang dua kali telah dimintai keterangan sebagai saksi ini bertekad siap membantu kepolisian mengusut tuntas korupsi UPS.
Berikut 3 komitmen ini:
1. Komjen Buwas: Harus Tuntas!
|
|
"Tidak hanya UPS yang kita temukan. Ada banyak hal, nanti kita dalami terus. Karena dari UPS ini banyak masalah yang berkembang dari audit kita," kata Komjen Buwas di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/5/2015).
Dari penyitaan barang bukti, kata Buwas, banyak hal yang menyangkut korupsi di DKI.
"Ada dana-dana APBD 2014, kita juga akan meningkat ke 2013, dan seterusnya," kata Buwas.
Siang tadi, Buwas menyambangi Balai Kota tempat Gubernur Ahok berkantor. Dalam pertemuan itun, Buwas berkoordinasi mengenai pihaknya yang akan memeriksa beberapa staf di Pemprov DKI Jakarta.
"Tidak minta izin, saya hanya berkordinasi untuk percepatan itu. Saya sampaikan ke gubernur, ada beberapa stafnya yang nanti akan dimintai keterangan. Jadi sebagai gubernur sudah diberitahu. Itu kordinasi bukan minta izin," kata Buwas
Komjen Buwas mengisyaratkan akan muncul tersangka baru dalam kasus pengadaan UPS di Pemprov DKI Jakarta. Ia berpendapat pengusutan korupsi UPS tidaklah mudah karena melibatkan banyak orang dan sistem. "Ini kasus besar melibatkan banyak orang dan sistem," kata Komjen Buwas.
Menurut dia, kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. "Dan juga telah menimbulkan kerugian negara. Tidak kecil," ujar Buwas yang tidak menyebut jumlah besaran kerugian yang dimaksudnya itu.
Buwas mengatakan penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil anggota DPRD periode 2009-2014 khusus yang menangani UPS. "Kita akan panggil semua. Kita mundur ke belakang akan kita telisik. Ini tidak mudah maka harus tuntas," ujarnya.
Hasil penyidikan, kata Buwas, mengarah pada penetapan tersangka baru. Namun, dia masih mengunci rapat siapa calon tersangka yang akan ditetapkan itu. "Sudah banyak yang kita evaluasi dari alat bukti dan keterangan saksi, sudah berkembang ke kemungkinan tersangka tambahan," ujarnya.
2. Ahok Siap Dimintai Keterangan
|
|
"Kita tentu mendukung beliau (Buwas) juga ingin (berikan) banyak keterangan. Kita ngomong saja," kata Ahok di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).
Ahok mengaku sangat siap jika dirinya dimintai keterangan terkait UPS oleh pihak berwajib. Sebab, nilai pengadaan UPS tersebut jumlahnya terbilang cukup fantastis.
"Harus siap dong supaya terang seterangnya. Supaya terungkap ini kan uang besar melebihi (kasus) Hambalang dan Bank Century," sambungnya.
3. Janji Lulung
|
|
"Bilamana diperlukan oleh penyidik, saya tetap hadir, dan yang paling penting saya dukung pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini," kata Lulung usai keluar dari Gedung Bareskrim Polri Jl Trunojoyo, Jaksel, sekitar pukul 20.45 WIB, Senin (4/5/2015).
Tapi Lulung hanya diam ketika ditanya wartawan mengenai materi pemeriksaan termasuk soal proses pengadaan UPS tahun anggaran 2014 dari Sudin Pendidikan Pemprov DKI hingga ke anggota dewan di Kebon Sirih.
Sementara itu Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram menegaskan pihaknya akan mengkaji keterangan dari Lulung. Ini dilakukan untuk menentukan langkah penyidik bilamana membutuhkan keterangan tambahan dari Lulung. "Nanti saya periksa dulu apakah masih diperlukan atau tidak keterangan yang bersangkutan," katanya.
Dugaan korupsi pengadaan UPS menjerat dua tersangka yakni Alex Usman, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakbar, dan Zaenal Soleman. Janji serupa juga dinyatakan Lulung saat dimintai keterangan selama 8 jam pada Kamis 30 April 2015. Lulung dipanggil sebagai saksi dalam pengadaan UPS pada 2014 terkait posisinya di Komisi E yang menangani pendidikan.
Dalam kesempatan terpisah, Kabareskrim Polri Komjen Buwas memastikan Lulung masih berstatus sebagai saksi. "Nantilah, kawan-kawan. Penyelidikan masih berlangsung. Semua masih saksi tenang, sabar. (Berapa yang akan diperiksa nantinya) Nggak bisa dipastikan nggak bisa dikira-kira. Ikuti saja perkembangannya," kata Komjen Buswas.
Hal ini disampaikan Komjen Buwas usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditanya tentang status Lulung dan tersangka baru kasus UPS, di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).
Komjen Buwas belum dapat memastikan ada atau tidak anggota DPRD DKI Jakarta yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam waktu dekat ini. "Belum, teman-teman sabar saja kita ikuti saja nanti biar berjalan dengan baik. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya langsung. Mungkin saja. Nantilah kita lihat saja," ujar Buwas.
Menurut dia, pemeriksaan kasus ini masih berlanjut. "Kita periksa terus nanti kalau berkembang ke saksi lain. Nanti lah ya ikuti saja perkembangannya. Kemungkinan ada tersangka berikutnya pasti tapi berapa jumlahnya saya nggak tahu tergantung hasil penyidik. Saya nggak boleh berandai," papar Buwas.
Halaman 2 dari 4
