Soal UPS, Ahok: Kata Pak Buwas, Bukan Mau Periksa Pak Jokowi

Jakarta - Bareskrim Mabes Polri tengah mengusut kasus pengadaan uniterruptible power supply (UPS) yang menggunakan APBD 2014. Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) mengungkap tidak menutup kemungkinan keterangan tambahan dari Jokowi sebagai Gubernur DKI kala itu.

Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mencoba meluruskan maksud ucapan Buwas tersebut.

"Itu kan bukan diperiksa gimana-gimana. Artinya kan kita akan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh polisi, penyidik. Kata Pak Buwas juga bukan mau periksa Pak Jokowi. Secara kepolisian kalau memang data yang dibutuhkan harus minta keterangan Pak Jokowi pun polisi tentu akan minta kepada beliau," jelas Ahok.

Hal ini dikatakannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015). Ahok menegaskan, tidak berarti untuk mendapatkan keterangan perihal pengadaan UPS tahun 2013-2014 pihak kepolisian harus memanggil Presiden Jokowi.

Menurutnya, apabila keterangan dari dia sudah dirasa cukup nanti maka Bareskrim tidak perlu memintai keterangan dari RI 1 lagi.

"Jadi bukan berarti begitu. Kita kasih data semua kok. Kita juga sudah sering dimintai keterangan. Orang mengungkapkan mau panggil Jokowi, bukan begitu maksudnya," ujar Ahok.

"Kalau dibutuhkan keterangan. Kalau sudah cukup ya sudah nggak ada apa-apa lagi," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Buwas menemui Ahok kemarin. Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam dan tertutup itu, keduanya sempat membahas perkembangan laporan UPS yang ditangani oleh Mabes Polri.

"Kita akan tanyakan juga pada saat beliau (Jokowi) jadi gubernur, kan sekarang kan ditangan Pak Ahok. Ya sama aja saya kira," ujar Buwas di Balai Kota, Senin (4/5).

(aws/ndr)