.webp)
"Saya tidak bisa mengomentari hak prerogatif Presiden," ujar Sofyan Djalil di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (4/5/2015).
Ketika ditanya soal apakah ada menteri-menteri bidang ekonomi yang akan terkena reshuffle, Sofyan menjawab datar. Sofyan juga mnegaku tidak pernah diminta masukan oleh Jokowi terkait menteri-menteri yang tak maksimal kinerjanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sofyan, Presiden Jokowi memiliki sistem evaluasi sendiri. Dan Wapres JK juga menurutnya punya sistem evaluasi tersendiri.
"Kan ini sudah kita bekerja dengan Presiden wapres ini kan sudah 6 bulan. 6 bulan itu sudah tahulah performance setiap orang. Jadi saya pikir Presiden sendiri yang berikan penilaian," imbuhnya.
Menurut Sofyan, mengapa menteri bidang ekonomi menjadi sorotan, karena kinerja ekonomi memang sulit. Sulitnya kinerja ekonomi karena ada berbagai faktor baik internal maupun eksternal.
"Saya nggak mengatakan kinerja menterinya. Saya mengatakan kinerja ekonomi memang sulit. Sulitnya kinerja ekonomi karena berbagai faktor internal dan eksternal. Eksternal yaitu kondisi komunitas dunia yang turun, Uni Eropa yang sakit, pertumbuhan Tiongkok yang rendah sehingga semua itu mempengaruhi daya beli ekspor kita," ungkapnya.
Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan dirinya siap jika harus direshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
"Kalau bekerja tidak siap diganti itu, tidak usah kerja. Jadi yang namanya bekerja itu kan ada waktunya diangkat ada waktunya diganti, diberhentikan. Jadi saya serahkan ke Presiden, yang penting kita jalankan tugas dengan fokus saja," tegasnya.
Selama ini apakah Presiden pernah mengeluhkan sesuatu seperti mengendalikan harga minyak?
"Tidak pernah. Komunikasi biasa saja, dengan baik saja semuanya," jawabnya.
(mpr/bpn)
