Organda DKI Minta Ahok Kaji Ulang Opsi Soal Operasi APTB

Jakarta - DPD Organda DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkaji ulang opsi terkait operasi bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Ahok memang menginginkan kendali APTB berada di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta (TJ).

Ketua Organda DKI, Shafruhan Sinungan menjelaskan, rapat pada awal bulan April 2015 antara Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Organda dan Operator APTB hanya membahas 2 opsi.

Pertama, bus APTB dapat beropasi seperti yang sudah berjalan selama ini dan mengangkut penumpang yang pindah dari bus TransJ tanpa ada kompensasi pembayaran dari Pemda DKI/PT TJ dengan standar pelayanan minimum (SPM) sama dengan bus TransJ.

Opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan koridor busway. "Jadi dalam rapat tersebut tidak sama sekali membahas perhitungan tarif rupiah/km. Dan dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Dirut Trans Jakarta," kata Shafruhan dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2015) malam.

Berdasarkan hal tersebut, Organda DKI meminta kepada Dishub untuk mempertimbangkan opsi-opsi lainnya. Namun Kadishub dan Transportasi DKI, Benjamin Bukit menurut Shafruhan menyatakan tidak ada opsi lain terkait operasi APTB.

"Untuk itu Organda DKI melakukan rapat dengan operator APTB dan hasil rapat memutuskan akan mengambil opsi 2," sambungnya.

Organda juga sudah membuat surat ke Kadishub untuk melaporkan hasil rapat tersebut. Sebab bila opsi 1 yang diambil, maka operator APTB yang akan memberikan subsidi kepada pengguna angkutan umum karena penumpang bus TransJ yang pindah naik ke APTB tidak dibayar oleh PT TJ.

"Hal ini yang kami anggap sangat janggal dan perlu diketahui bahwa jalur busway yang dibangun oleh Pemda DKI yang mengambil jalan umum dan dikuasakan pengelolaannya kepada PT TransJakarta, pembiayaannya melalui APBD DKI yang berarti memakai dana dari rakyat," ujar dia.

"Untuk itu kami berharap kepada Gubernur DKI agar mengevaluasi ulang, apakah 2 opsi tersebut pantas diberikan kepada operator-operator APTB yang membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat," tutur Shafruhan.

(aws/fdn)