Isu Reshuffle, Deputi Staf Presiden: Biarkan Presiden Gunakan Hak Prerogatifnya

Jakarta - Isu reshuffle kabinet kerja terus bergulir. Namun Presiden Joko Widodo dan jajarannya memilih irit berkomentar terkait isu tersebut.

"Reshuffle itu kan (hak) Presiden, jadi biarkan Presiden yang berpikir, biarkan Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya. Hampir 6 bulan ini Presiden sudah mengerti ya, mana-mana menterinya yang akan di reshuffle itu," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Eko tidak menampik jika target reshuffle itu diantaranya adalah menteri-menteri bidang ekonomi. Sebab, selama ini masyarakat melihat kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia.

"Itu kembali lagi ke Presiden. Tapi masyarakat akan melihatkan akan dikaitkan pula dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada. Saya kira itu. Pasti masyarakat fokusnya kesitu. Tapi tunggulah. Presiden punya ukuran-ukurannya," jelasnya.

Mengenai waktu reshuffle, Eko juga tidak tahu pasti. Dia mengembalikan hal itu kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.

"Nah itukan tentatif sekali, iya kan. Dekat bisa seminggu, sebulan, iya kan. Itu yang saya sampaikan. Pokoknya reshuffle itu hak prerogatif Presiden," tuturnya.

Berarti arahnya memang ke arah menteri ekonomi yang di reshufle?

"Ya kamu framing sajalah, hehe..," kilahnya.

Sementara itu Seskab Andi Widjajanto memilih tak berkomentar saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut. "Saya lagi belajar ini, belajar gak komentar," kata Andi.

(mpr/fdn)