Komjen Buwas Akan Minta Keterangan Ahok Soal UPS

Jakarta - Bareskrim Mabes Polri tengah 'galak' mengusut pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di APBD DKI 2014. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) pun menemui Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok. Salah satu yang dibahas mengenai data soal UPS dari pihak eksekutif. Pemprov merupakan kuasa pengguna anggaran.

Buwas juga menegaskan, walau anggaran itu keluar di masa Jokowi menjadi presiden, dirinya tak perlu sampai memanggil Jokowi. Cukup Ahok saja yang akan ditanyai.

"Kita akan tanyakan juga pada saat beliau (Jokowi) jadi gubernur, kan sekarang kan ditangan Pak Ahok. Ya sama saja saya kira," ujar Buwas di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).

"Artinya gini, kita lihat yang terjadi sekarang. Kita juga akan kebelakang, yang sekarang 2014 yang sedang kita tangani dan nggak menutup kemungkinan (kasus) 2013 dan ke belakang," lanjutnya.

Buwas menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini. Membuka kemungkinan siapa yang terlibat.

"Ya belumlah kan sekarang kita lagi tangani yang (masalah APBD 2014) sekarang. Kenapa harus pakai persen-persen. Ini kan belum, kalau kasus yang sekarng kita belum (ada rencana pemanggilan). Kasus yang sekarang tidak tahu berkembang ke mana, tapi yang jelas kita tangani secara keseluruhan ya," tegas Buwas.

"Dan nggak hanya UPS, masalah lain kita sudah temukan," pungkasnya.

Sayang, Buwas enggan merinci kasus lain yang telah ditemukan timnya itu berupa apa saja. Dia hanya meminta para pewarta dan masyarakat sabar menanti perkembangan dari hasil penyelidikan.

(aws/ndr)