Soal Konflik PPP dan Golkar, Menteri Yasonna: Kami Tak Berpihak

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengaku telah memberikan kepastian hukum atas dua partai politik yang hingga kini masih terlibat konflik internal. Dua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengklaim bahwa dalam mengambil keputusan, baik meyangkut PPP maupun Golkar tidak ada unsur keberpihakan. "Kami tidak berpihak pada apapun dan kubu mana pun," kata Yasonna saat rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah serentak di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Terkait konflik Partai Golkar, Yasonna menyebut bahwa keputusan yang diambil didasarkan atas hasil sidang Mahkamah Partai tersebut. "Semua keputusan berdasarkan pada Mahkamah Partai Golkar sebagai jalan kepengurusan yang mengikat," kata Yasonna.

Yasonna mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dia berharap konflik internal dua partai tersebut bisa diselesaikan sebelum dimulainya pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 Juli 2015.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamananan Tedjo Edhy Purdijatno. "Pada tahap Pengadilan TUN dan kita berharap Partai Golkar dalam pengadilan TUN tingkat pertama ada putusan sela," kata Tedjo dalam kesempatan yang sama.

Menteri Tedjo juga berharap partai bisa segera menyelesaikan konflik internal sebelum pendaftaran calon kepala daerah dimulai.

(erd/nrl)