.webp)
"Pertama dia lapor ke PN Barat, tidak diterima, kemudian lari ke PN Utara sampai ke PTUN. Mereka lapor juga ke Bareskrim. Ini kan terlihat mereka ingin rusak Golkar dengan melakukan buying time sehingga Golkar tidak bisa ikut Pilkada," ucap Yorrys di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/5/2015).
Yorrys merasa yakin pihaknya yang sah karena telah kantongi SK Menkum HAM yang didasari oleh putusan Mahkamah Partai Golkar. Kemudian dia memandang kubu Ical yang tak memiliki itu mencoba berbagai cara untuk mendapat pengakuan.
"Seharusnya kader-kader di daerah bisa melihat indikasi ini, sehingga sadar. Kami dari awal sudah ingin menyelamatkan Golkar dari ancaman ini. Mereka ingin membuat Golkar bersifat oligarkhi dan hanya dikuasai kartel-kartel politik saja," ucap Yorrys.
Yorrys kemudian menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi KPU yang mengesampingkan rekomendasi Komisi II DPR. Sehingga peserta Pilkada adalah kepengurusan yang tercatat dalam SK Menkum HAM.
"Kalau kita terus mengikuti laporan mereka yang tidak selesai-selesai bisa-bisa tak ikut Pilkada. Mereka hanya buying time saja, terlihat dari alasan mereka mau panggil saksi ahli yang ahli bahasa untuk hadir di PTUN. Apa hubungannya?" pungkas Yorrys.
Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham telah diperiksa Bareskrim Polri terkait laporan Golkar kubu Ical. Namun Yorrys masih santai saja.
"Jadi begini, mereka itu kan mengadu ke Bareskrim terkait Munas Ancol yang mereka sebut ada pemalsuan dokumen. Kalau memang terkait hal itu, kenapa saya tidak dipanggil? Saya ini kan Ketua Penyelenggara Munas Golkar yang di Ancol," ucap Yorrys.
Sementara itu Bareskrim malah sudah memanggil Ace Hasan selaku sekretaris pelaksana Munas Ancol untuk dimintai keterangan. Djasri Marin yang menjadi Ketua Steering Committee juga telah dimintai keterangan.
Yorrys sendiri memandang pelaporan kubu Ical tersebut janggal. Apalagi tak satu pun pelapor ada di lokasi kongres Ancol. "Ibaratnya kau lapor kasus pembunuhan ke polisi, berarti kau harus ada di TKP kan? Enggak mungkin dong kalau tidak di TKP tapi lapor polisi. Buktinya apa? Nah ini, mereka juga tidak ada di acara Munas Ancol, kenapa bisa laporkan?" ucap Yorrys kemudian.
Selain itu ada pula keterangan kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang menyebutkan bahwa panitia Munas Ancol memalsukan dokumen DPD Golkar Bangkalan. Disebut dalam laporan mereka, ketua DPD Golkar Bangkalan sudah meninggal dunia sehingga tak mungkin menandatangani.
"Masalahnya, kami sudah verifikasi bahwa tak ada kader asal Jawa Timur yang hadir di Munas Ancol. Berarti termasuk juga Bangkalan yang ada di Madura juga tak hadir ke acara kami. Bagaimana bisa disebut pemalsuan? Jangan-jangan mereka sendiri yang memalsukan dokumen," kata Yorrys lagi.
Mengenai dokumen sendiri, Yorrys mengaku sudah menghubungi Mahkamah Partai Golkar apakah menyimpan dokumen itu atau tidak. Menurut dia MKG tak menyimpan salinan dokumen sehingga semua ada di Kemenkum HAM.
"Kalau memang iya, Kemenkum HAM berikan dokumen itu ke kubu Ical nanti akan saya tanyakan. Tetapi kalau tidak, dari mana mereka dapat itu? Jangan-jangan mereka palsukan itu. Makanya ini kami sedang susun gugatan balik. Ini akan jadi bumerang sendiri buat mereka," ucap Yorrys.
(bpn/van)
