Wakil Ketua DPRD: HMP Terhadap Ahok Tinggal Menanti Dukungan PDIP

Jakarta - Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di DPRD DKI Jakarta belum berjalan. DPRD masih menanti kesediaan Fraksi PDIP agar rencana pengguliran HMP mencapai kuorum.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, jumlah Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta paling banyak, yaitu 28 orang. Maka tanpa PDIP, HMP tak akan mencapai kuorum, di mana syarat kuorum harus dihadiri 3/4 dari seluruh anggota DPRD.

"Kalau PDIP nggak sepakat, ya nggak kuorum. Kalau nggak kuorum ya nggak bisa jalan (menggulirkan HMP)," kata Taufik dalam diskusi bertajuk 'Pengguliran HMP sebagai Upaya Penyelamatan Wajah Kebon Sirih' di Warung Komando, Jl Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).

Namun Taufik yakin, PDIP akan sepakat untuk ikut menggulirkan HMP. Hanya saja, menurutnya, partai berlambang banteng tersebut masih menunggu waktu yang tepat.

"Menurut penerawangan saya, PDIP akan setuju. Kan kuncinya ada di Ibu Megawati. Mudah-mudahan ada bisikan dalam waktu dekat," ujarnya.

Ditambah lagi, HMP tidak mungkin berjalan jika tidak ada penandatanganan surat dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di mana Prasetyo merupakan kader PDIP. Ia yakin dengan sedikit bersabar, PDIP akan mendukung pengguliran HMP.

"Karena angket kan disepakati PDIP juga. Kami tidak bosan mendiskusikan. Dan lagi pula ujungnya tidak hanya pemakzulan. Bisa jadi peringatan," tutupnya.

(kff/van)