Kenaikan BBM, Balitbang PDIP Sayangkan Sikap Pemerintah

Jakarta - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDIP menyesalkan sikap pemerintah yang menutup mata terhadap berkembangnya kontroversi di masyarakat tentang kenaikan harga BBM. Padahal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangpus PDIP, yang dilontarkan oleh Kwik Kian Gie, telah terjadi penyalahgunaan istilah 'subsidi' oleh pemerintah. "Istilah subsudi oleh pemerintah adalah selisih harga jual kepada rakyat oleh pemerintah Indonesia dengan harga minyak dunia, padahal tidak demikian," kata Wakil Ketua Harian Balitdang PDIP Subagio Anam dalam rilisnya yang diterima detikcom, Selasa (15/2/2005).Anam juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti penemuan Balitbang PDIP tersebut dan terkesan tidak peduli dan tetap ngotot menaikkan harga BBM. "Pemerintah harus transparan dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai istilah subsidi yang dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM," katanya.Anam menjelaskan, Kwik Kian Gie selaku ketua Balitbang PDIP akan siap berargumentasi dan berdiskusi mengenai hasil penelitian tersebut. Diharapkan dengan diskusi mengenai kenaikan harga BBM tersebut hadir wakil dari pemerintah, mahasiswa dan pakar perminyakan. "Pak Kwik sendiri akan hadir sebagai utusan dari Balitbangpus PDIP. Sifat diskusi ini harus terbuka sehingga masyarakat mengetahui masalah ini," katanya.Menurut Anam, apa pun hasil diskusi tersebut dapat meningkatkan pamor pemerintah. Hal ini karena masyarakat jadi mengetahui apa yang menyebabkan kenaikan harga BBM tersebut. Diskusi ini sama sekali bukan untuk menyudutkan pemerintah atau mencari sensasi. (nal/)