Pemerintah Dinilai Tak Optimal Cegah Wabah DBD

Jakarta - Pemerintah dinilai belum optimal melakukan tindakan preventif untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah dengeu (DBD). Bahkan, di beberapa daerah yang rawan DBD sama sekali belum dilakukan fogging (pengasapan).Hal ini terungkap dari pernyataan keluarga pasien DBD di RSUD Tarakan yang dikunjungi sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di RSUD Tarakan, Jakarta, Senin, (14/2/2005)."Dari obrolan dengan pasien kita tahu bahwa sama sekali belum diadakan fogging. Kita tahu daerah Kroket, Jakarta Barat, adalah daerah banjir yang potensi DBD-nya tinggi. Di sana sudah banyak korban tapi sampai sekarang belum juga ada tindakan pengasapan. Saya rasa pemerintah harus segera melakukannya supaya korban tidak lagi berjatuhan," papar salah satu anggota Fraksi PDIP DPR RI Maruarar Sirait.Pernyataan Maruarar ini dibenarkan orang tua korban DBD, Liswanto. Menurutnya, di daerah tempat tinggalnya Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sudah banyak korban DBD yang berjatuhan, namun hingga kini belum ada pengasapan untuk mencegah penyebarannya.Hanya saja pernyataan tersebut dibantah Head of Sub Director Depkes Rita Kuspriartuti. Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah preventif untuk mencegah penyebaran DBD."Kami sudah melakukan tindakan preventif dengan cara mensosialisasikan program pencegahan pada masyarakat, seperti Jumantik (Juru Pemantau Jentik) dan 3M. Ini semua sudah dilakukan, yang paling utama adalah menyadarkan masyarakat akan bahaya DBD," ujarnya.Selain Maruarar, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang mengunjungi RSUD Tarakan adalah Rudianto ZenHerman Heri, Rifka Ciptani dan Cheppy Hastowo. Tujuan kunjungan mereka untuk memantau perkembangan pasien DBD di RSUD Tarakan.Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menanyakan tentang mekanisme perawatan gratis untuk pasien kelas III. "Apa benar pasien kelas tiga bebas biaya? Lalu dari mana biayanya," tanya Maruarar.Mengenai hal itu Dirut RSUD Tarakan Hardi Yusa mengatakan, sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, pasien DBD yang dirawat di kelas tiga memang bebas biaya dan dananya akan diambil dari APBD."Hal ini sudah disosialisasikan pada pasien. Bahkan, untuk pasien dalam masa peralihan yang sudah sempat membayar biayanya kita kembalikan lagi. Ada beberapa kasus seperti itu. Di mana ada pasien yang sudah pulang lalu dananya kita kembalikan lagi," ungkap Hardi. RSUD Tarakan, lanjut dia, sejauh ini telah menyiapkan semua obat-obatan dan cairan infus, termasuk velbed untuk berjaga-jaga jika situasinya mendesak. "Namun kami akan mengusahakan untuk tidak menggunakan lorong-lorong. Kami masih punya satu lantai lagi. Kalau itu tidak cukup ya apa boleh buat," katanya.Diungkapkan sejak Januari hingga 14 Februari 2004 jumlah korban DBD yang dirawat tercatat 166 orang, dua diantaranya meninggal dunia. (umi/)