"Saya kira pasti Pak Haji Lulung pasti akan terbuka, karena itu kan memang kesepakatan kita dengan DPRD. DPRD dan saya sepakat ingin ungkap ini seluas-luasnya. Jadi ketahuan siapa yang main," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).
"Kita nggak tahu kan oknum SKPD apa oknum DPRD. Saya kira Pak Haji lulung pasti senanglah untuk buka ini semua supaya jadi terang benderang," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruang kerja Lulung di DPRD DKI pada Senin (27/4) lalu. Barang-barang seperti dokumen, fotokopi surat Gubernur, bukti cakram CD-R termasuk penyampaian surat keputusan Kemendagri 2014 disita penyidik.
Sementara itu pengacara Alex Usman, Ahmad DJ Affandi, menyebut Lulung tidak ada kaitannya dengan pengadaan UPS tahun 2014. Dia bahkan menyarankan agar pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur dan Sekda DKI.
"Yang harusnya diperiksa itu termasuk Pak Ahok harus diperiksa. Proses lelang itu harus ada dana yang disetujui, yang menyetujui itu Gubernur dan Sekda," kata Ahmad kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, hari ini.
(aan/nrl)











































