Mahasiswa di Missouri Antusias Dialog Keberpihakan Media di Pemilu 2014

Columbia - Pemilihan legislatif dan presiden pada 2014 yang lalu masih menyisakan cerita tentang keberpihakan media massa terhadap partai politik dan kandidat presiden. Media menjadi corong kepentingan pemilik yang juga pemain-pemain utama dalam proses demokrasi setahun lalu itu.

Fenomena media massa dan politik pada pemilu tahun 2014 menjadi perhatian sejumlah mahasiswa yang hadir dalam diskusi di Missouri School of Journalism, Columbia, Amerika Serikat, Rabu (29/4/2015).

Diskusi tersebut menjadi rangkaian dialog "Indonesia Update 2015: Prospec dan Progress" yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan beberapa lembaga di AS.

Kominfo diwakili oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Freddy H Tulung. Dalam dialog tersebut, beberapa praktisi media massa di Indonesia juga dihadirkan.

Menurut Freddy, kebebasan pers di Indonesia berdasarkan indeks organisasi Reporters Without Borders masih berada di dalam situasi yang sangat sulit. Ia memberi contoh kasus pembunuhan wartawan Bernas Jogja, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, yang tidak tuntas terungkap.

Freddy menambahkan, pertumbuhan media massa di Indonesia di era digital masih tinggi. Jumlah media massa baik elektronik dan cetak mengalami perkembangan yang signifikan. Penambahan terjadi pada saat berlangsungnya pemilu pada 2014 lalu.

Seorang mahasiswa Universitas Missouri asal Indonesia, Moh Rahardjo, mempertanyakan keberpihakan media yang terjadi pada pemilu. Ia melihat media telah menjadi pendukung terang-terangan dua kandidat presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. "Apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu?" tanya dia.

Hal senada juga disampaikan reporter TVC News asal Nigeria yang tengah melakukan kunjungan untuk belajar di Missouri, Biola Giwa. Bagaimana peran dan posisi media massa di Indonesia pada saat diselenggarakan pemilu.

Freddy mengatakan, pemilu di Indonesia telah membuat media massa menjadi bersifat partisan. Media menjadi alat untuk tujuan politik dan bisnis. Namun, pemerintah tak berwenang untuk mengontrolnya.

"Pemerintah tidak bisa mengintervensi media, misalnya dengan menyensor atau blokade. Masalah itu diserahkan kepada Dewan Pers. Untuk penyiaran kita punya Komisi Penyiaran Publik. Tapi itu bukan representasi pemerintah," kata Freddy.

Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia Usman Kansong mengakui media massa telah terpolarisasi pada pemilu. Sebagian media mendukung Prabowo, sebagian yang lainnya lagi mendukung Jokowi. Namun, kini situasinya telah kembali normal.

"Setelah pemilu, media kembali ke natural. Media mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi juga kritis. Tergantung pada isu yang tengah mengemuka," katanya.


(irw/ndr)