"Untuk menyelamatkan citra kinerja Presiden, reshuffle diperlukan. Harapan publik pada pemerintahan Jokowi-JK saat terpilih sangat tinggi, sehingga pada saat kinerja kabinet selama 6 bulan pertama belum menggeliat, publik memandang perlu Presiden mengevaluasi kabinet," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (30/4/2015).
Presiden Jokowi tentu punya hak prerogatif apakah merombak atau merotasi menteri. Langkah ini perlu untuk memantapkan Kabinet Kerja ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun semua berpulang kepada keberanian Presiden Jokowi. Karena meskipun banyak pihak menyoroti kinerja menteri di sektor ekonomi yang tak maksimal, pada akhirnya Jokowilah pengambil keputusan terakhirnya.
"Nah, nyali Presiden diuji kali ini. Artinya Presiden perlu merombak menteri yang memang nyata bekerja di bawah harapan publik atau mempertahankan menteri berkinerja baik tapi tidak ahli pencitraan sehingga dicitrakan berkinerja buruk," katanya.
Sebelumnya dua pimpinan DPR yakni Agus Hermanto dan Fadli Zon melontarkan kritik keras kepada para menteri di sektor ekonomi. Fadli bahkan menilai Presiden Jokowi perlu mengevaluasi total menteri di sektor ekonomi.
(van/nrl)











































