"PAN tidak terkungkung oleh KIH-KMP dalam hal Pilkada. Kami akan bebaskan DPW, DPD PAN untuk berkomunikasi konsolidasi buat komitmen tanpa memandang KIH-KMP intinya persoalan daerah dengar langsung dengan daerah," kata Yandri di Kantor DPP PAN DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2015).
PAN tercatat merupakan bagian dari KMP setelah mantan ketua umumnya, Hatta Rajasa mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 lalu. PAN juga ikut menandatangani kesepakatan koalisi permanen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai kader yang akan dicalonkan, Yandri menjanjikan akan melihat popularitas figur itu. Selain itu elektabilitas juga akan dipertimbangkan secara matang.
"Elektabilitas bisa juga termasuk popularitas, tapi kalau ada orang populer belum tentu memiliki elektabilitas. Seperti misalnya Dessy Ratnasari yang elektabilitasnya tinggi di Sukabumi. Kita bisa saja mencalonkan, tapi beliau belum menyatakan kesediaannya," ungkap Yandri.
Yandri juga membantah apabila PAN hanya menonjolkan figur selebriti saja. Namun tak bisa dipungkiri bahwa selebriti memiliki popularitas.
"Kalau mau kami bisa pastikan beberap daerah itu kader sendiri contohnya di Jambi ada Zumi Zola. Kalau bupati banyak sekali kader yang mumpuni seperti Pasha Ungu di Palu. (Target) Di atas 40 persen dari koalisi antarpartai dan kader sendiri," ucap Yandri.
(bpn/imk)










































