Ini Surat Muladi yang Diterima Kubu Ical, Tak Ada Putusan MPG

Jakarta - Perseteruan dua kubu di Golkar seakan tak ada habisnya. Surat dari Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi jadi objek sengketa baru. Kubu Ical menuding Agung Laksono cs memelintir surat dari Muladi.

Kubu Ical menyebut Agung cs memelintir surat Muladi soal putusan Mahkamah Partai. Kubu Agung menyebut Muladi mengakui bahwa Mahkamah Partai mengambil keputusan. Padahal, menurut Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham, dalam suratnya ke kubu Ical, Muladi menegaskan tak ada putusan.

"Kami terima surat dari Pak Muladi, mereka juga kirim surat ke Pak Muladi yang dipelintir mereka bahwa MPG menghormati keputusannya. Persoalannya digunakan dengan baik atau tidak itu urusan dia. Ini jelas dipelintir," ujar Idrus di Fraksi Golkar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2015).

Idrus lalu menunjukkan surat tersebut. Surat itu terdiri dari 3 lembar halaman. Ditandatangani oleh Muladi dan diberi cap Golkar. Namun memang tak ada materai di surat itu. Berbeda dengan surat Muladi ke PTUN yang mengakui bahwa ada putusan Mahkamah Partai Golkar.

Berikut surat Muladi yang diterima Kubu Ical:

(Lambang Golkar)
Mahkamah Partai

Jakarta, 24 Maret 2015

Kepada Yth.
Ir. Aburizal Bakrie
Ketua Umum DPP Partai Golkar
Di,-
Jakarta

Perihal: Jawaban Atas Surat DPP Partai Golkar Nomor: B-27/GOLKAR/III/2015 Tertanggal 19 Maret 2015

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor: B-21/GOLKAR/III/2015 Tertanggal 19 Maret 2015 dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai GOLKAR hasil MUNAS VIII Partai GOLKAR Tahun 2010 di Riau dan Hasil MUNAS IX Partai GOLKAR Tahun 2014 di Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Ir Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, dan sekaligus selaku PIHAK dalam Perkara Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015, maka dengan ini Ketua Mahkamah Partai Golkar memberikan penjelasan hukum terkait dengan isi Putusan Mahkamah Partai GOLKAR tertanggal 03 Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa isi Amar Putusan Mahkamah Partai adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam eksepsi:
-Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 untuk sebagian;
-Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:
Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

2. Bahwa Amar Putusan tersebut sudah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Partai butir [3.14] halaman 128 alinea keempat yang berbunyi, "Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka tidak beralasan bagi Mahkamah Partai untuk menetapkan salah satu dari kedua Munas tersebut sebagai Munas yang sepenuhnya sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golkar;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan pada butir 1 dan 2 di atas telah menegaskan dan menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 03 Maret 2015, tidak memenangkan salah satu pihak dan/atau tidak menetapkan salah satu dari kedua MUNAS tersebut sebagai MUNAS yang sepenuhnya sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golkar;

4. Bahwa jika di dalam Putusa Mahkamah Partai setelah isi amar putusan terdapat pendapat anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Jasri Marin dan Andi Mattalatta yang mendasari pendapatnya dengan (1) mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya, (2) Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada Oktober 2016, maka hal ini adalah merupakan pendapat dari 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, (bukan merupakan kesatuan pendapat dari 4 (empat) anggota Majelis Mahkamah Partai) yang tentunya berbeda dengan pendapat 2 (dua) orang Anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Muladi dan H.A.S Natabaya;

5. Bahwa sangat penting Mahkamah Partai memberi klarifikasi atas isi amar putusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir (penafsiran yang berbeda-beda) bagi PARA PIHAK yang berperkara, anggota, pengurus, kader Partai Golkar, maupun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bahwa pendapat yang berbeda di antara Anggota Majelis Mahkamah yaitu Muladi dan H.A.S Natabaya dengan Jasrin Marin dan Andi Mattalatta yang dituangkan secara tertulis di dalam Putusan Mahkamah Partai BUKAN merupakan isi amar putusan, melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis oleh anggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partai;

6. Bahwa isi amar Putusan dalam pokok permohonan adalah oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX.

Demikian klarifikasi terhadap surat DPP Partai Golkar Nomor: B-27/GOLKAR/III/2015 Tertanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani Sdr. Ir. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Mahkamah Partai

(ditandatangani beserta cap)

Muladi


(trq/van)