KPK Siap Kerja Sama dengan Bareskrim di Kasus UPS dan Dana Siluman APBD DKI

Jakarta - Bareskrim Mabes Polri tengah mengebut penanganan perkara korupsi pengadaan UPS yang menggunakan APBD DKI. Kasus ini juga menjadi salah satu item yang dilaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke KPK soal adanya dana siluman di APBD DKI 2012-2014.

Karena adanya item kasus yang sama, KPK siap bekerja sama dengan pihak Bareskrim untuk menyelesaikan kasus dana siluman di APBD DKI.

"‎Kami terima laporan dari Pak Ahok berkaitan dengan APBD DKI 2012-2014. Dalam poin-poin itu tidak hanya soal UPS, tapi ada juga poin lain. Kemudian Polri, Polda/Bareskrim menangani soal UPS dan kami masih melakukan Pulbaket terkait laporan Pak Ahok,‎" kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2015).

Agar tak terjadi tabrakan penanganan kasus, KPK akan melihat item kasus mana saja yang ditangani Bareskrim. Item kasus yang tak ditangani Bareskrim akan digarap KPK.

"‎Mungkin ke depan bisa saja dikerjasamakan antara Polri dengan KPK dalam konteks penanganan perkara," jelas Johan.

Ada banyak opsi kerjasama yang bisa dilakukan antara KPK dan Polri dalam menangani kasus UPS dan dana siluman ini. Namun, menurut Johan hingga saat ini belum dibicarakan soal opsi-opsi kerjasama itu.

"‎Bagaimana prosesnya itu bisa dibicarakan melalui koordinasi dan supervisi," tegas Johan.

Dalam laporan yang disampaikan Ahok, memang ada banyak hal yang terindikasi korupsi terkait penggunaan dana APBD DKI tahun 2012-2014. Di sisi lain, pihak Bareskrim tengah menggarap kasus korupsi pengadaan UPS dan telah menetapkan dua tersangka.

(kha/bar)