Australia Tarik Dubes, Komisi I: Menlu Harus Bisa Santun Tapi Tegas

Eksekusi Mati Gelombang II

Australia Tarik Dubes, Komisi I: Menlu Harus Bisa Santun Tapi Tegas

- detikNews
Rabu, 29 Apr 2015 11:30 WIB
Australia Tarik Dubes, Komisi I: Menlu Harus Bisa Santun Tapi Tegas
Jakarta - Setelah dua warganya dieksekusi mati, PM Australia Tony Abbott bereaksi dengan segera menarik duta besarnya dari Jakarta. Terkait hal ini, pemerintah diminta tetap konsisten soal hukuman mati dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang santun namun tegas.

"Hubungan kita dengan Australia memang turun naik karena berbagai hal tapi saat ini kita sedang menuju salah satu titik terburuk dalam konteks diplomatik, terutama setelah Abbott memanggil pulang dubesnya di Jakarta. Walau kita menyayangkan sikap tersebut namun kita dapat mengerti dan menghormati keputusan mereka. Tidak perlu kita mengeluarkan statement-statement yang menambah perih dan duka mereka," kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya kepada detikcom, Rabu (29/4/2015).

Menurut Tantowi, Kementerian Luar Negeri ke depan akan menghadapi tugas yang tidak mudah. Menlu Retno LP Marsudi dan diplomat-diplomat mendapatkan tantangan berat karena harus bisa menjelaskan sikap pemerintah Indonesia dengan baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka harus bisa menjelaskan sikap kita ini dalam bahasa diplomatik yang santun namun tegas kepada pemerintah dan rakyat setempat. Mereka juga harus mampu menjaga keselamatan WNI yang ada disana baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang sedang bekerja," ujar politikus Golkar ini.

Tantowi mengatakan bahwa DPR mendukung sepenuhnya sikap pemerintah. Menurutnya, pemerintah lebih baik memberikan statement yang menunjukkan keprihatinan dan empati serta tidak provokatif.

"Kita harus tetap konsisten karena hukuman mati adalah bagian dari hukum positif kita," ujar Tantowi.

"Ke depan eksekusi tidak perlu diekspos secara berlebihan karena walau bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia dan kehormatan suatu negara. Ekspos kelamaan hanya akan menimbulkan diskursus publik yang tidak produktif," pungkasnya.

(imk/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads