.webp)
Penertiban rusunami menjadi salah satu prioritas Ahok menyusul terkuaknya praktek prostitusi online di Tower J dan Tower H apartemen Kalibata City. Penggerebekan digelar Polda Metro Jaya pada Jumat 24 April 2015 malam. Seorang tersangka pria dan enam orang perempuan muda diamankan.
Seorang pria berinisial FHM alias I (25) yang jadi agen prostitusi online, mempekerjakan sejumlah anak di bawah umur sebagai PSK. Para ABG ini mendapatkan 'gaji' per bulan yang cukup fantastis sekitar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per bulan. Menanggapi temuan itu, pengelola apartemen Kalibata City menegaskan tidak menutup mata apabila ada laporan dari penghuni bahwa telah terjadi tindakan yang meresahkan. Pengelola siap melakukan pengawasan dan keamanan untuk mengantisipasi adanya hal tersebut.
Selain disalahgunakan sebagai tempat prostitusi, program rusunami yang disubsidi oleh pemerintah ini dinilai tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh warga yang tingkat ekonominya berkecukupan.
Ke depan, Ahok berencana memanggil pengelola Apartemen Kalibata City untuk dimintai keterangannya terkait prostitusi terselubung. Ia segera memperketat persyaratan calon penghuni rusunami dengan cara KTP sang pemilik harus sesuai dengan domisili rusun. Tidak hanya itu, Ahok menggandeng Perumnas untuk membiayai pembangunan Rusunami. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, hanya mengurusi perizinan. Ahok juga akan menghapus rusunami dan menggantinya dengan rusunawa agar mudah mengontrol para penghuninya.
Berikut 4 aksi Ahok:
1. KTP Sesuai Domisili
|
|
"Kita seleksi mana yang betul-betul atas dasar kebutuhan. Yang mau tinggal bahkan ada persyaratan nanti mereka akan ber-KTP di sana. Menunjukkan bahwa mereka bukan investor," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (28/4/2015).
Dengan begitu, menurut dia, calon penghuni tidak bisa membeli unit rusun di lokasi yang berbeda. Pemprov DKI Jakarta juga akan memastikan bahwa yang menempati unit tersebut adalah orang yang sama dengan yang membelinya pertama kali.
"Kalau dia mau pakai nama pegawainya, silakan. Tapi nanti kita bikin KTP, kita akan razia. Kita akan tahu programnya salah dan kita akan laporkan ke pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat)," sambungnya.
Jika ia tetap akan membeli di rusun lain maka rusun yang dimilikinya saat itu harus kembali dijual pada Pemda untuk dikelola. Pembelinya unit itu kelak nantinya akan ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar rusunami tetap tepat sasaran yakni untuk warga miskin. Warga yang ingin membeli unit akan dimudahkan dengan subsidi dari pemerintah berupa KPR dengan bunga kredit yang kecil.
2. Gandeng Perumnas
|
|
"Kita (Pemprov dan Perumnas) sudah ketemu dan duduk, saya bilang saya nggak mau kasus Kalibata City terulang. Itu contoh paling buruk. Yang kuasain siapa, itu sudah tahap berapa tangan ke-4, ke-5," kata Ahok usai meneken MoU di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (28/4/2015).
Pembangunan rusun ini akan sepenuhnya dibiayai oleh Perumnas. Peran Pemprov DKI hanya untuk memberikan izin membangun. MoU ini diharapkan dapat mengontrol agar pembeli unit akan tetap tinggal dan tidak disewakan.
"Makanya saya minta kita mesti ada perjanjian bahwa nanti yang beli diharapkan betul-betul orang-orang yang menghuni, tidak boleh orang-orang yang berspekulasi, apalagi sekali beli 100 (unit)," ucapnya.
Untuk calon penghuni nanti akan ada seleksi ketat dan nantinya mereka akan terdaftar sebagai warga di sana dan mendapatkan KTP domisili Cengkareng, Jakbar. Nantinya akan ada razia rutin dari Pemprov DKI untuk memastikan yang tinggal di unit tersebut adalah pembeli awal unit tersebut.
"Kalau dia mau pake nama pegawainya silahkan, tapi nanti kita bikin KTP, kita akan razia ini yang persoalkan./ ini gunanya ada Mou, jd ada ikatan hukum, kita akan tahu programnya salah. kita akan laporkan ke pusat," ujar Ahok.
Penandatanganan MoU ini dihadiri langsung oleh Dirut Perumnas Himawan Arief Sugoto. Arief menjelaskan bahwa rusunami ini akan dibangun menjadi 18 tower menjadi 5400 unit seluas 30 meter dan akan dijual dengan harga Rp 300 juta-an. Karena ditujukan untuk warga miskin, maka akan ada kemudahan dalam urusan KPR.
"Kalau ketentuannya subsidi dari pemerintah itu dalam bentuk KPR bersubsidi dan juga dengan DP yang lebih murah. Bunga bank yang rendah sebagai bentuk subsidi. Karena kami BUMN saja jadi kami ikut membantu walaupun kami minimalis sekali. Tapi yang penting misi ini berjalan dan kami tidak rugi," ucap Himawan.
Pencanangan pembangunan akan dilaksanakan esok dan akan dihadiri langsung oleh Ahok. Rencananya pembangunan rusun ini akan selesai paling lambat 3 tahun.
3. Stop Bangun Rusunami
|
|
"Kita antisipasi ke depan kita nggak mau lagi ada rusunami, semua rusunawa. Kalau rusunami susah kontrol," kata pria yang disapa Ahok itu di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (27/8/2015).
Ia menjelaskan penghentian pembangunan rusunami ini agar ada kontrol yang kuat dari Pemprov DKI pada penghuni-penghuni rusun. Permasalahannya adalah ketika unit rusunami sudah dibeli seseorang maka sepenuhnya menjadi milik dan tak harus melaporkan pada pengelola jika unit tersebut ia sewakan.
Kesulitan yang paling dirasakan Pemprov DKI yakni soal pendataan penghuni rusun yang tak pernah berjalan maksimal. Ujung kunci pendataan ini sebenarnya ada pada ketua RT/RW yang harus jeli melihat adanya penghuni baru dan mendata mereka. Pendataan ini harus dilakukan secara berkala sehingga jika ada pergantian penghuni maka tetap akan terdata. Menurut Ahok, peran RT/RW di apartemen dan rusun kurang dimaksimalkan.
"Kalau rusunami kita susah (mendata penghuni), makanya kita ingin ada per RT (data penghuni). Kita juga nggak bisa ngelarang orang nggak boleh nyewain, susah kan," terangnya.
"Harusnya kan semua penghuni terdaftar, siapa mereka gitu. Kalau rusunawa kami sudah bisa sekarang (mengontrol penghuni). KTP antara yang menempati dengan yang menyewa pada pengelola pun mesti sama," tegasnya.
4. Panggil Pengelola
|
|
"Kita akan panggil pengelola Kalibata City. Harusnya pengelola bisa batasin kan orang seperti apa," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2015).
Ia menilai seharusnya pengelola memantau dan membatasi pengunjung. Selain itu, peran aktif dari RT/RW untuk mendata seluruh warga yang masuk dalam wilayahnya juga menurutnya harus dilakukan. Pendataan inilah yang dinilainya lalai dilakukan.
"Harusnya pengelola bisa batasin kan orang seperti apa. Ini juga sebetulnya RT dan RWnya harus aktif laporin," sambungnya.
Ia berterimakasih pada pihak Polda Metro Jaya yang sudah berhasil membongkar jaringan prostitusi di apartemen tersebut. Hal ini karena ia sendiri mengakui tak mudah untuk menduga-duga pelaku prostitusi terselubung itu di dalam lingkungan apartemen atau rusun.
"Kalau kita menduga-duga orang prostitusi juga susah. Kalau soal di lapangan, misal kamu curiga tetangga kamu prostitusi kamu bisa tangkap nggak? Itu ya satu persoalan," pungkasnya.
Halaman 2 dari 5
