.webp)
Lulung siap proaktif memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Ia mendukung penuh agar kasus korupsi pengadaan UPS segera terselesaikan. Politisi PPP ini juga berharap pengusutan kasus UPS tahun 2014 di Sudin Pendidikan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat itu berlangsung transparan.
Bagi Lulung, kasus UPS bagai suratan nasibnya untuk 'mempertanggungjawabkan' segala tindakannya ketika pernah menjabat sebagai koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Proaktif
|
|
"Kalau ada panggilan ulang, saya bisa proaktif. Saya mendorong terus agar ini cepat selesai. UPS itu adalah usulan pemerintah daerah yaitu Pak Alex Usman (tersangka kasus UPS) kepada Komisi. Kalau lelang, saya tidak tahu itu siapa yang menang dan segala macamnya," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (28/4/2015).
Penjadwalan ulang pemeriksaan Lulung disampaikan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Penyidik sebelumnya memanggil Lulung dan anggota Komisi E DPRD Fahmi Zulfikar pada Senin (27/4). Namun keduanya tidak hadir.
"Untuk besok Haji Lulung dulu. Karena kan kemarin enggak bisa hadir," kata Komjen Buwas.
Ruangan Lulung digeledah oleh Bareskrim Polri pada Senin (27/4) kemarin. Terkait dengan protes Lulung yang menyatakan penggeledahan harus sepengetahuan dirinya, Buwas menegaskan bahwa penyidik Bareskrim sudah mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan.
2. Tidak Main UPS
|
|
"Ini tidak ada konspirasi, tapi tidak mengurangi semangat penegakan hukum. Tapi ketika ada penggeledahan, jujur saja, saya psikologisnya terganggu dan jujur saya terganggu," kata Lulung di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015).
"Hanya kebenaran itu tetap kebenaran. Kita biarkan saja, dalam masalah ini kita harapkan proses yang transparan dan lihat saja anggaran kita dibahas terbuka," tambah pria 55 tahun ini.
Politikus PPP ini menegaskan proses penyidikan Polri tak akan mempengaruhi kegiatannya sebagai pimpinan Dewan Kebon Sirih. Termasuk tak berpengaruh terhadap hak angket atas kinerja Gubernur DKI Basuki T Purnama yang pernah panas beberapa pekan lalu.
"Kalau pun saya ditinggal fraksi yang lain, tinggal satu PPP. Saya punya harga diri, tidak mau difitnah. Saya punya masyarakat, saya punya istri dan anak, saya punya keluarga, itu jadi taruhannya," ujar Lulung.
"Jadi terganggu semua, kalau saya mah tenang-tenang saja, karena saya bersama Allah SWT. Biar Allah yang menolong saya, tapi saya yakini keluarga, saya tidak pernah bermain UPS," tambahnya.
Lalu, apakah Anda menyiapkan penasihat hukum dalam kasus ini jika kembali dipanggil Bareskrim Polri? "Tentang kuasa hukum itu, semalam banyak yang beri perhatian terutama para advokat," jawab pemilik puluhan kios di Pasar Tanah Abang ini.
"Banyak yang mendukung, akhirnya ada orang Betawi yang datang juga. Mereka bilang jangan pakai yang lain. Sebenarnya, (sudah) cuma 1 orang (kuasa hukum). Tadinya, saya tidak mau pakai kuasa hukum, saya ingin sendiri," tambahnya.
3. Terbuka
|
|
"Saya tidak berani ngomong sama rakyat bahwa saya benar, tidak berani saya. Tapi saya sama keluarga bilang, kasus UPS ini saya jamin saya bersih dan tidak terlibat apa-apa," kata Lulung di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015).
Lulung berpendapat biar waktu yang membuktikan dirinya terlibat atau tidak.
"Untuk masyarakat tinggal tunggu waktu. Saya tidak tedeng aling-aling, hanya dalam pemeriksaan ini harus transparan," ujar Lulung.
Lulung meminta agar bukti yang kuat apabila dirinya dinyatakan terlibat. "Kalau memang salah, harus dibuktikan dengan alat bukti. Kalau sama masyarakat, saya nggak berani (menjamin) tapi sama keluarga saya katakan agar saya didukung secara moril. Mereka tahu duit saya berapa, brankas saya berapa," ujar pemilik puluhan kios di Pasar Tanah Abang ini.
Ruang kerja Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta digeledah tim penyidik Bareskrim Polri pada Senin kemarin. Penyidik mengamankan sejumlah alat bukti. Lulung juga memprotes penggeledahan tersebut karena tidak mengantongi izin darinya. Lulung saat penggeledahan tengah menghadiri acara PPP di Manado.
Status Lulung adalah saksi kasus pengadaan UPS tahun 2014 di Sudin Pendidikan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Status saksi ini berkaitan dengan posisi Lulung sebagai anggota Komisi E (Kesra) DPRD saat pengadaan UPS terjadi.
4. Nasib...Harus Bertanggung Jawab
|
|
"Ada barang yang dibawa, 4 atau 5 barang. Terus yang di-police line itu bukan ruangan saya, tapi ruangan komisi. Saya aktif lagi hari ini, saya evaluasi dan saya apresiasi pihak kepolisian tadi," kata Lulung di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015).
Menurut Lulung, penggeledahan itu ditemani oleh stafnya. Aktivitas para staf dari politikus PPP itu pun tak terganggu usai penggeledahan.
"Jadi sangat komunikatif antara staf saya dengan pihak kepolisian untuk menggeledah ruangan saya. Jadi didampingi oleh staf saya Butar-butar, Mega, Hermansyah dan Bilkis," ujar Lulung.
Menurut Lulung, ruangannya digeledah karena dia pernah menjabat sebagai koordinator Komisi E DPRD DKI pada tahun 2014. Walau begitu, ia tak mengetahui isi dari CPU yang dibawa penyidik.
"Apa isinya saya tidak tahu. Waktu itu saya menjabat setengah-setengah sebagai koordinator Komisi E di 2014. Ya nasib saya harus mempertanggungjawabkan persoalan UPS," ucap pria 55 tahun ini.
Menanggapi penggeledahan tersebut, Lulung memberikan apresiasi dan mengaku mendorong pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus UPS. Hanya saja, ia berharap penyelidikan dilakukan secara transparan.
"Kalau bicara penggeledahan itu saya katakan disampaikan kepada saya atau tidak itu merupakan wewenang kepolisian dalam rangka penyelidikan kasus UPS itu. Biar jelas terang benderang, saya yakin kasus ini transparan dan akan di-publish," imbuh Lulung.
Halaman 2 dari 5
