AS Bantu US$ 225 ribu Untuk Penanganan ABK Benjina Korban Perbudakan

Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana membantu pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) terkait penanganan ratusan ABK non Thailand yang menjadi korban perbudakan Benjina, Maluku. Dana yang disiapkan adalah US$ 225 ribu.

Dalam siaran pers yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Selasa (28/4/2015), pemerintah AS ingin membantu upaya penyelamatan ratusan nelayan Myanmar, Kamboja, Laos dan Thailand, yang menjadi korban kerja paksa. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung program yang sudah berjalan saat ini.

"Kedutaan Besar Amerika Serikat memuji kecekatan pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan para korban dan mendukung kepemimpinan Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia dalam industri perikanan dan menghukum siapapun yang bertanggungjawab atas perdagangan manusia tersebut," tulis Kedubes AS.

"Amerika Serikat berharap bahwa peristiwa tragis ini akan meningkatkan kesadaran akan isu tersebut dan mendukung lahirnya sebuah pendekatan global untuk mengatasi masalah tersebut secara sistematis," sambungnya.

Dana dari AS tersebut akan mendukung biaya untuk pekerja sosial, staf medis, dan tenaga pendamping dari IOM Indonesia, serta bantuan langsung, yang mungkin mencakup perawatan medis, makanan dan air, tempat tinggal, dan bantuan untuk kembali dan berintegrasi bagi para korban perdagangan manusia.

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanuddin mengatakan para ABK asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang sudah dipindahkan dari Benjina ke Tual, Maluku, kondisinya terkatung-katung. Ada yang sudah stres hingga mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut catatan KKP, ada 322 orang ABK sudah dipindahkan dari Benjina ke Tual, Maluku yang terdiri dari 256 orang dari Myanmar, 58 orang dari Kamboja dan 8 orang dari Laos. Delegasi Myanmar sendiri sudah mengunjungi langsung Tual untuk mendata warga negara Myanmar agar segera dikembalikan ke negaranya. Sedangkan delegasi dari Kamboja dan Laos belum datang.

Sejak dipindahkan tanggal 3 April 2015 lalu hingga saat ini, KKP sudah mengeluarkan dana operasional untuk memenuhi kebutuhan pakan dan kebutuhan lain bagi 322 orang ABK sebesar lebih dari Rp 150 juta. Dana yang dipakai adalah alokasi dana yang diberikan Direktorat Jenderal PSDKP KKP kepada Stasiun PSDKP Tual yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp 300 juta. Namun menurut Asep, mulai 17 April 2015, dana operasional sudah dilimpahkan sepenuhnya oleh International Organization for Migration (IOM).



(mad/nwk)