Eksekusi Mati Diprotes Luar Negeri, PAN: Hadapi dengan Kalem dan Confident

Jakarta - Eksekusi mati akan dilaksanakan terhadap sembilan orang terpidana narkoba. Namun suara protes datang dari negara-negara asal terpidana, bahkan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

PAN menyatakan Indonesia tak perlu gentar dengan suara-suara tak setuju dari publik internasional itu. Yang terpenting, Indonesia harus tetap percaya diri dengan kedaulatannya. Namun Indonesia juga tak perlu emosional menanggapi protes-protes itu.

"Tone (nada) diplomasi yang dilakukan sebaiknya kalem tapi confident (yakin percaya diri)," kata Wakil Ketua Umum PAN Ahmad Hanafi Rais kepada detikcom, Selasa (28/4/2015).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menyatakan hukum nasional Indonesia merupakan kedaulatan Indonesia sendiri, bukan negara lain. Pemerintah perlu mejaga kedaulatan ini.

"Pemerintah harus tetap menjaganya kebal dari tekanan. Kita semua mesti taat dengan aturan hukum nasional, baik warga negara Indonesia maupun asing," kata Hanafi.

Sekjen PBB Ban Ki Moon, Presiden Prancis Francois Hollande dan Menlu Australia Julie Bishop semakin gencar mengecam rencana eksekusi terpidana mati narkoba di Nusakambangan. Mereka mengancam bakal ada konsekuensi hubungan diplomatik sampai penundaan kerjasama. Khusus Ban Ki Moon, meminta Jokowi menghapus eksekusi mati karena narkoba bukan kejahatan serius.

Sementara Jokowi sejak awal menegaskan, eksekusi mati tidak bisa diganggu gugat karena ada dalam tatanan hukum Indonesia. Selain itu, masalah narkoba di Indonesia sudah memasuki fase darurat.


(dnu/bar)