Cerita Tentang Kolam Renang, Pusat Kebugaran dan Spa di Gedung DPR

Jakarta - Para wakil rakyat pernah 'bermimpi', ada kolam renang, pusat kebugaran dan spa, restoran serta pijat refleksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Demi mewujudkan 'mimpi' itu pada Agustus 2010 lalu mereka pun mengajukan pembangunan gedung baru dengan anggaran fantastis yakni Rp 1,138 triliun.

Gedung yang akan dibangun terdiri dari 36 lantai. Nah kolam renang, restoran, pusat kebugaran berupa fitness center dan spa dibangun di bagian paling atas gedung. Rencana pembangunan gedung DPR yang menyerupai hotel mewah itu pun langsung memantik pro dan kontra.

Masyarakat ramai-ramai menolak pembangunan gedung baru tersebut. Ketua DPR saat itu Marzuki Alie mencoba menjelaskan ikhwal sejumlah fasilitas yang ada di gedung baru DPR nantinya.

Misalnya soal kolam renang, dibangun untuk antisipasi jika terjadi kebakaran, dan penunjang untuk taman di sekitarnya. Sementara fasilitas kebugaran diperlukan untuk menjaga kondisi fisik para anggota DPR setelah seharian bekerja.

Namun penjelasan tersebut tak menurunkan gelombang penolakan. Mendapat gelombang reaksi penolakan yang begitu kencang DPR pun 'kendur'. DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji dan menghitung ulang rencana pembangunan gedung baru tersebut.

Hasilnya; anggaran pembangunan diturunkan dari semula Rp 1,138 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar. Tinggi gedung juga dikurangi dari sebelumnya 36 lantai menjadi 29 lantai. Fasilitas mewah yang semua direncanakan ada juga dihilangkan. Hanya tersisa kantin dan perpustakaan.

Namun hingga berakhirnya jabatan anggota DPR periode 2009-2014, rencana pembangunan gedung baru itu tak pernah terwujud. Hingga akhirnya setelah satu bulan setelah dilantik yakni pada 31 Oktober 2014 sebanyak 555 anggota DPR periode 2014-2019.mengajukan pembangunan gedung baru.

Permohonan itu pertamakali disampaikan oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Roem Kono. Rencana pembangunan gedung baru DPR itu kembali memantik pro dan kontra di masyarakat.

Ketua DPR Setya Novanto pun buru-buru meluruskan kabar tersebut. Menurut dia, belum ada rencana mengajukan permohonan pembangunan gedung baru. Yang ada adalah, saat itu pihak sekretariat jenderal tengah menginventarisasi kebutuhan anggota DPR.

"Kami menginventarisasi dulu secara keseluruhan. Belum ada rencana (pembangunan gedung baru)," kata Novanto kepada wartawan, Jumat, 31 Oktober 2014 lalu.

Namun politisi Partai Golongan Karya itu menekankan bahwa penambahan jumlah tenaga ahli di DPR menimbulkan masalah baru, yakni keterbatasan ruangan. "Semuanya masalah yang berkaitan dengan Tenaga Ahli, sekarang ada lima orang. Tentu kita akan evaluasi bagaimana masalah ruangan-ruangan yang ada. Kalau nggak cukup, bagaimana jalan keluarnya," kata Novanto.‎

Enam bulan kemudian, tepatnya Jumat (24/4/2015) saat paripurna penutupan masa sidang ke-3 kemarin tiba-tiba Ketua DPR Setya Novanto mengumumkan bahwa rencana pembangunan gedung baru itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center, dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR RI yang sekaligus akan menjadi ikon nasional," kata Novanto di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015).

Peletakan batu pertama gedung baru ini akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2015, setelah Presiden menyampaikan pidato

Sayang ketika dikonfirmasi mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menjawab. "Tanyakan ke ketua dewan," kata Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum bertolak ke Malaysia, Minggu (26/4/2015).

Jokowi pun menyarankan kepada juru warta agar setiap kegiatan ditanyakan ke pejabat terkait. "Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau dewan tanyakan ke ketua dewan. Saya ndak hapal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


(erd/jor)