Antara Optimis dan Pesimis

Jakarta - Bulan Juni mendatang, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung akan digelar di sejumlah daerah. Sayangnya, persiapan untuk hajatan itu terlihat sangat minim.Setidaknya hal itu tercermin dari dari molornya penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pilkada. Seperti diketahui, pemerintah sendiri telah menetapkan untuk mempercepat proses persiapan Pilkada dari asalnya 180 hari. Untuk itu, PP Pilkada sudah harus ditandatangani sebelum akhir Januari karena pilkada pertama harus sudah dilaksanakan pada Juni mendatang.Nyatanya, PP tersebut baru ditandatangani presiden pada 11 Februari kemarin. PP Pilkada tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bagian pemilihan kepala daerah.Pemerintah mengatakan, mundurnya penandatanganan PP tersebut karena Presiden butuh waktu lebih lama untuk mendengarkan aspirasi daerah. Presiden tidak mau keluarnya PP tersebut malah menimbulkan persoalan baru. Pemerintah juga membantah, hal ini disebabkan keberatan KPU, khususnya mengenai pembuatan kartu pemilih baru."Bukan karena kartu pemilih, tetapi memang presiden tidak menginginkan setelah PP di-acc (ditandatangani) justru terjadi ketidaksesuaian dengan undang-undangnya," jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma'ruf kepada wartawan, usai menunaikan salat Jumat di kantornya pekan lalu.Sebelumnya memang ada silang pendapat antara KPU dengan pemerintah, yakni mengenai kartu pemilih. KPU menolak pembuatan kartu pemilih baru seperti diinginkan pemerintah dalam Rancangan PP tersebut. Menurut KPU, kartu pemilih, kotak suara, dan tempat pemungutan suara didesain bukan hanya untuk Pemilu 2004 saja.KPU, sebagaimana disampaikan ketuanya, Nazaruddin Syamsuddin, juga menilai perangkat dan aturan hukum Pilkada langsung belum jelas. Karena itu KPU meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada hingga September 2005. Jika dipaksakan, kata Nazaruddin, selain terburu-buru juga dikhawatirkan akan memberikan hasil yang tidak maksimal.Sikap pesimis juga disampaikan, Kordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Ray Rangkuti. Menurutnya, PP Pilkada Langsung minim sosialisasi akibat lambat ditandatangani. Keterlambatan penandatangan PP ini juga berdampak pada pembentukan panitia pengawas (panwas) Pilkada. Hampir 160 lebih kota/kabupaten yang akan menggelar pilkada tahun 2005 belum mempunyai panwas.KIPP juga menilai UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada langsung memiliki banyak kelemahan, baik secara subtansial maupun teknis pelaksaan. Misalnya, tidak ada ketetapan pelarangan secara tegas bagi pelaku tindak pidana berat (pasal 58 huruf f). Termasuk pula, tidak ada lembaga penyelesaian yang jelas jika terjadi pelanggaran dalam pilkada. Kondisi ini bisa memicu konflik antara calon kepala daerah dan pendukungnya yang tidak terpuaskan atas hasil pilkada.Sejumlah pengurus KPUD juga menyayangkan molornya jadwal penetapan PP Pilkada tersebut. Banyak program yang telah disusun harus disesuaikan kembali dengan PP tersebut. Terlebih lagi, pilkada kali ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka."KPU, DPRD, dan Pemda belum ada pengalaman untuk penyelenggaraan Pilkada langsung ini. Bila tidak hati-hati maka akan menimbulkan konflik horizontal," ujar Ketua KPUD Sumatra Utara, Irham Buana Nasution, kepada detikcom.Pendapat berbeda disampaikan Ketua Komisi II DPR Fery Mursyidan Baldan. Menurut Ferry, lambatnya penandatanganan PP Pilkada tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan. Proses Pilkada tetap bisa diselenggarakan sesuai rencana. Hal tersebut disebabkan semua pihak sudah tahu apa yang harus dikerjakan.Hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah belum adanya persiapan dari KPUD dalam hal pengadaan logistik dan distribusinya. Hal ini penting agar keterlambatan seperti yang terjadi pada pemilihan legislatif lalu tidak terulang."Termasuk juga soal anggarannya. Sebab banyak daerah-daerah yang baru sehingga mereka perlu anggaran dalam pelaksanaan pemilihan. Besarnya APBD mereka belum bisa banyak diharapkan untuk membiayai Pilkada sendiri," ujar Fery. (djo/)