DPD Maluku: Silakan Jika Tommy Ingin Pimpin Golkar Lewat Munas

Jakarta - ‎Keluarga Cendana muncul di tengah konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar, dimulai dengan pertemuan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dengan elit kubu Aburizal Bakrie. Kakak Tommy, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), kemudian menyebut ada keinginan pengurus daerah agar Golkar dipimpin lagi oleh keluarga Cendana.

‎Menanggapi hal itu, salah satu pengurus Golkar daerah yaitu Wakil Ketua DPD I Maluku, Hendrik Jauhari Oratmangun, mempersilakan jika keluarga Cendana (trah Soeharto) melalui Tommy ingin memimpin Golkar. Namun harus melalui mekanisme Munas.

"Terkait dengan keinginan Mas Tommy untuk memimpin Golkar, kami berpandangan silahkan saja dan sebagai kader Mas Tommy berhak itu," kata Hendrik Jauhari Oratmangun dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2015).

Hendrik menyatakan, pihaknya mengapresiasi kepedulian keluarga cendana untuk ikut terlibat langsung turun gunung menyelesaikan bersama-sama konflik Golkar, yang menurut Hendrik seharusnya sudah slesai jika ARB Cs lebih legowo.

"Terkait dengan dukungan daerah kepada Cendana, bagi kami sah-sah saja jika memang itu yang terbaik bagi Golkar. Tapi sepengetahuan kami di Maluku terkait dukungan ke keluarga cendana belum ada, tapi tidak tahu daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Kemudian soal usulan Tommy agar digelar Munas rekonsiliasi atau Munas bersama, menurut Hendrik hal itu sebetulnya sejalan dengan keptusan Mahkamah Partai Golkar bahwa Munas rekonsiliasi dilaksanakan selambat-lambatnya Oktober 2016.

"Sehingga saran kami kepada keluarga Cendana ini saatnya yang tepat untuk kita dukung keputusan Mahkamah Partai yang memberikan mandat kepada Kepemimpinan Agung Laksono untuk melakukan konsolidasi organisasi untuk bisa diadakan munas rekonsiliasi," papar Hendrik yang ikut Munas Bali dan Ancol, lalu kini mendukung Agung Laksono.

Soal apakah Munas rekonsiliasi itu digelar sebelum pendaftaran Pilkada 26-28 Juli 2015, Hendrik menilai bisa dipertimbangkan demi kepentingan Golkar tetap bisa mengikuti Pilkada tahun ini. Tapi tetap harus ada kesepakatan dari semua pihak.

"Semua itu bisa terlaksana apabila semua pihak merujuk kepada keputusan Mahkamah Partai Golkar. Jadi yang harus dilakukan adalah meminta ARB Cs legowo dan stop melakukan perlawanan secara hukum karena lebih banyak merugikan Golkar‎," imbuh Hendrik.

"Jadi silahkan saja (keluarga Cendana memimpin Golkar), jika memang siap untuk membawa Partai Golkar sebagai pemenang pemilu di 2019," tegas tokoh pemuda Maluku itu.


(iqb/rvk)