Mendes Marwan: Kebijakan Pembangunan Desa Harus Berbasis Riset

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, gandeng dua organisasi masyarakat, yaitu SETARA institute for Democracy and Peace dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI). Kerjasama ini bisa memproduksi berbagai pengetahuan dengan berbasis riset yang ditujukan untuk menopang dan mengadvokasi pembentukan kebijakan.

“Dengan organisasi masyarakat tersebut diharapkan bisa berkomitmen untuk tidak mentolelir (zero tolerance) pada korupsi dana desa dan memastikan peningkatan kesejahteraan dan keadilan,” ujar Menteri Desa dan PDT, Marwan Jafar, dalam siaran persnya, Kamis (23/4/2015).

Untuk memastikan kebijakan-kebijakan pembangunan desa, Menteri Marwan menjelaskan pembangunan desa yang berpijak pada pengetahuan hasil riset penting dilakukan. “Perlukomitmen membentuk Managemen Pengetahuan Pembangunan Desa (MPPD), sebagai salah satu wadah produksi, pengelolaan, dan pemanfaatan pengetahuan bagi kemajuan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut yakin bahwa research based policy making dalam pembangunan desa akan menjadikan pembangunan desa berjalan secara terencana, konseptual, dan akuntabel. Sehingga mampu mempercepat kesejahteraan dan keadilan di desa-desa di Indonesia.

“Kementerian Desa jugamengundang berbagai pihak untuk membantu MPPD ini memproduksi pengetahuan, mengelola pengetahuan, mendiskusikan berbagai pengetahuan, termasuk juga menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan inovasi pembangunan desa antar stakeholders pembangunan desa,” ujar Marwan Jafar.

Sedangkan pada peran Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), diharapkan bisa mendorong pembangunan desa agar tidak melulu berfokus pada soal pembangunan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan isu rights and justice bagi masyarakat desa.

“Karena itu isu hak asasi manusia dan akses keadilan bagi warga juga akan menjadi perhatian Kementerian Desa,” ujar Menteri Marwan.


(rvk/rni)