Saatnya Pemerintah Libatkan GAM di Aceh Dalam Perundingan

Jakarta - Perundingan antara pemerintah RI dan GAM kembali akan berlangsung pada 21 Februari mendatang. Pertemuan ini yang difasilitasi Crisis Management Initiative ini juga tetap akan berlangsung di Helsinki, Finlandia. Adanya pertemuan informal antara pemerintah dengan GAM memang patut diapresiasi. Meski, saat awal bertemu pada akhir Januari lalu gagal menghasilkan kesepakatan apa-apa.Kegagalan ini memang bukanlah suatu hal yang baru dalam konteks perundingan damai. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi pada bulan Mei 2003 lalu saat pemerintah dan GAM gagal bertemu di Tokyo, Jepang.Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS, Edy Prasetyono, mengusulkan sebaiknya pemerintah tidak lagi melibatkan GAM yang berdomisili di Swedia untuk mengakhiri konflik Aceh. Apalagi, menurutnya, dalam tubuh GAM banyak faksi."Di GAM sendiri juga banyak faksi. Dan perundingan itu tidak menjamin konflik akan selesai."Demikian kata Edy dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (14/2/2005). "GAM Swedia kita tidak perlu ajak membicarakan status politik Aceh," tukasnya.Ia mengungkapkan lebih baik pemerintah mengajak berunding pimpinan GAM yang berada di Aceh. Dan langkah ini, lanjut dia, tidak pernah dilakukan pemerintah RI. "Lebih baik kita deal langsung dengan GAM di lapangan. Ini adalah inti dari counter insurgency operation," ujar pengajar pascasarjana FISIP UI ini.Bila itu dilakukan, papar Edy, konflik di Aceh makin berpeluang untuk segera diakhiri. "Sudah saatnya kita memutus koordinasi antara GAM di Swedia dan Aceh. Dan sekaligus kita bisa berbaik dengan rakyat Aceh untuk merebut hati mereka," tuturnya. (ton/)