Alasan Komisi III Minta Pendapat Kapolri-Jaksa Agung di Pembahasan Perppu KPK

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) DPR tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pimpinan KPK menghadirkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Kenapa DPR mengundang unsur Polri dan Kejagung dalam membahas soal Perppu untuk KPK ini?

Rapat digelar di Ruang Komisi III Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2015).
‎
Saat membuka rapat, pimpinan rapat Panja ‎yakni Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyebut langkah menghadirkan Kapolri dan Jaksa Agung ini semata-mata untuk memberikan masukan kepada anggota Panja untuk memutuskan soal Perppu itu.

"‎Untuk menerima masukan terhadap substansi. Tentunya di dalam pembahasan ini akan memberi implikasi kepada RUU KUHP‎," jawab Aziz usai rapat.

Ternyata, maksud dan tujuan dihadirkannya Kapolri dan Jaksa Agung ini untuk membuat kesinambungan pembahasan antara Perppu Pimpinan KPK dengan RUU KUHP. Dalam RUU KUHP nanti, pihak Kejagung dan Polri juga akan dilibatkan. Apa hubungan antara Perppu KPK dengan RUU KUHP?

"‎Kalau Perppu ini kan dalam hal pergantian pimpinan sementara. Tapi setelah ini ada RUU KUHP‎. Pembahasan RUU KUHP menunggu naskah akademis dari pemerintah," kata Aziz.

Dalam rapat, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan sinergitas antar-lembaga penegak hukum diperlukan dalam memberantas korupsi. Tentu pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.‎

"Tidak mungkin bisa dikerjakan untuk satu instansi saja. Bersama-sama kita lakukan tugas mulia ini untuk memberantas korupsi," ujar Prasetyo.

Anggota Panja dari Fraksi Partai Demokrat di Komisi III, Ruhut Sitompul,‎ menyatakan diundangnya Kapolri dan Jaksa Agung dalam membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini karena Perppu ini merupakan usulan Pemerintah. Kehadiran Kapolri dan Jaksa Agung merupakan representasi pemerintah juga.

"‎Perppu ini kan dari Pemerintah‎. Kejagung dan Kapolri itu kan dari Pemerintah," kata Ruhut usai rapat.

(dnu/fjr)