Pramono Anung: Tak Boleh Ada Menteri Bermanuver di Kabinet!

Jakarta - Isu reshuffle kabinet menguat tak hanya karena kinerja beberapa menteri dinilai tak memuaskan, tapi juga muncul tudingan soal ada sejumlah pembantu Presiden yang bermanuver alias punya 'hidden agenda'‎ di pemerintahan. Politisi PDIP Pramono Anung, mengingatkan setiap menteri harus patuh pada Presiden.

"Menteri itu adalah pembantu presiden maka dia harus membantu presiden sepenuhnya, tidak boleh seorang menteri bermanuver karena ketika dia sudah memilih dan bersedia menjadi menteri. Maka tidak ada pilihan lain dia harus menjabarkan apapun yang ditugaskan oleh presiden," kata Pramono Anung di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

‎Pramono menuturkan, dalam konteks evaluasi kabinet atau yang kini isunya menjadi reshuffle, maka menteri dimaksud bisa dievaluasi oleh Jokowi. Soal siapa menteri dimaksud, Presiden kata Pram pasti mengetahui kinerja menteri-menterinya.

"Kalau ada menteri bermanuver siapapun menteri itu presiden bisa mengambil langkah, karena kewenangan ini kan dalam sistem presidensial ada pada presiden," ucap anggota DPR RI itu.

Sementara soal hasil survei poltracking Indonesia yang‎ merilis 41,8 persen publik setuju reshuffle kabinet, Pram menegaskan reshuffle hak prerogatif Presiden. Tapi survei itu menjadi masukan bagi Presiden.

"Saya yakin pasti jadi perhatian beliau, pasti beliau membaca itu," ucap Pram.

(iqb/erd)