Pemerintah Dinilai Intervensi PKB

Jakarta - PKB mendesak Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja Menko Kesra Alwi Shihab. PKB menilai pernyataan Alwi yang meminta Gus Dur tidak turut serta dalam pemilihan Dewan Syuro PKB di Muktamar yang akan datang, sebagai bentuk intervensi pemerintah."Kami prihatin dengan pernyataan Pak Alwi yang meminta Gus Dur tidak turut serta dalam pemilihan Dewan Syuro PKB, itu jelas intervensi pemerintah," ujar fungsionaris PKB yang juga Sekretaris F-KB DPR, Helmy Faishal, dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (13/2/2005).Pernyataan yang ditujukan pada Gus Dur itu dikemukakan Alwi dalam pertemuan rutin DPC PKB se-Jawa Timur di Kantor DPW PKB Surabaya, hari Sabtu (12/2/2005) kemarin. Padahal, lanjut Helmy, sebelumnya SBY sudah dengan tegas menyatakan, pemerintah tidak akan turut campur dalam urusan parpol. "Karena itu, kami mendesak presiden untuk segera mengevaluasi kinerja Pak Alwi sebagai Menko Kesra. Apalagi, Pak Alwi juga tidak berhasil mengatasi masalah Aceh, TKI dan ujian CPNS beberapa waktu lalu," tukasnya.Saat menjabat sebagai Ketua Umum PKB, menurut Helmy, Alwi juga tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. "Bahkan Pak Alwi belum memberikan pertanggungjawaban dana pemilu tahun 1999 yang lalu sebesar Rp 13 miliar," katanya.Namun Helmy yakin, pernyataan Alwi tersebut tidak dipengaruhi oleh presiden. "Kalau SBY tidak mungkin, tapi mungkin dipengaruhi oleh Pak Jusuf Kalla," ujarnya.Helmy juga meminta agar para menteri yang ingin maju dalam Muktamar PKB tanggal 16-19 April 2005 mendatang segera mundur dari jabatannya di pemerintahan. "Ini untuk menjaga sikap kritis terhadap pemerintah," tegasnya. (ast/)