Soal Reshuffle Kabinet, Pramono: Presiden Paling Tahu Kinerja Menteri

Jakarta - Wacana reshuffle menguat menyusul kinerja beberapa menteri di Kabinet Kerja‎ yang dinilai tak memuaskan dalam 6 bulan sejak dilantik. Politisi senior PDIP Pramono Anung menyebut bahwa reshuffle itu hak prerogatif Presiden yang tak bisa diintervensi.

‎"Reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden, tentunya Presiden dan Wakil Presiden melihat performa pemerintahan ini apakah 6 bulan ini mengalami kinerja seperti dijabarkan di awal oleh presiden, tentunya presiden dan wakil presiden yang paling tahu dalam persoalan ini yang kedua memang," kata Pramono Anung sebelum rapat paripurna di gedung DPR, Selasa (21/4/2015) sore ini.

Politisi yang akrab disapa Pram itu menuturkan, memang ada beberapa program atau kebijakan kementerian yang masih punya kendala alias belum berjalan baik. Beberapa bidang kementerian itu seperti ekonomi, sosial, dan politik.

"Tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat di beberapa sektor mengalami ada kendala baik itu secara sosial, politik, ekonomi, hal itu nampak. Maka dengan demikian, apakah ini kemudian akan diartikan akan ada reshuffle atau apapun, maka itu kewenangan presiden sepenuhnya," ujarnya.

Menurut Pram, publik melihat banyak kinerja menteri yang belum sesuai harapan. Misal presiden dan wakil presiden sudah bekerja keras memotong birokrasi pemerintah yang selama ini menjadi hambatan membuka iklim investasi dan juga iklim dunia usaha, tetapi ada beberapa hal belum berjalan secara baik.

"Maka dengan demikian apakah itu akan dilakukan tentunya presiden yang tahu," tegas anggota DPR itu.

(iqb/erd)