Konsistensi Polda Kalbar Laksanakan Commander Wish Kapolri

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti Senin (20/4/2015) kemarin menyampaikan pengarahan pertama (commander wish) kepada seluruh pejabat utama, semua Kapolda, dan para Kapolres. Dari seluruh arahan yang disampaikan, Polda Kalimantan Barat (Kalbar) termasuk paling konsisten melaksanakannya.

"Pengarahan pertama Pak Badrodin kepada seluruh unsur pimpinan di jajarannya merupakan penekanan pada Visi dan Misi yang disampaikannya saat uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III DPR pada minggu lalu. Harapannya agar semua anggota Polri di mana pun bertugas melaksanakannya dengan serius dan sungguh-sungguh," ujar pengamat kepolisian, Aqua Dwipayana pada Selasa (21/4/2015).

Saat uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III DPR pekan lalu Badrodin menyampaikan 8 misi dan 11 program prioritas. Hal tersebut terkait erat dengan internal dan eksternal Polri. Khusus ke luar, paling utama adalah berusaha mewujudkan motto Polri yang Melindungi, Mengayomi, dan Melayani masyarakat.

Badrodin dalam perintahnya antara lain menekankan tentang pentingnya mewujudkan soliditas sesama anggota Polri, memberikan pelayanan prima ke masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, antipenyimpangan, dan antiKKN termasuk saat proses seleksi Polri yang dilakukan dengan transparan.

Kapolri juga berpesan agar sepenuhnya Polri benar-benar mendengar masyarakat, dan menggalakkan Babinkamtibmas. Polisi juga diminta mewaspadai daerah rawan dan titik kemacetan.

"Pengamatan saya selama ini, di antara 32 Polda di Indonesia yang paling konsisten melaksanakan perintah Kapolri adalah Polda Kalbar. Itu setelah melihat satu per satu kinerja masing-masing Polda dan perilaku para anggotanya," ujar Aqua yang sekitar tujuh tahun terakhir intens mengamati Polri dan hampir setiap hari jalan ke berbagai daerah di Indonesia serta langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan banyak polisi.

Pakar komunikasi ini menambahkan, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Aref Sulistyanto, sejak pertama kali bertugas di Kalbar pada 13 Mei 2014 - setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri - telah menunjukkan warna yang jelas, tegas, dan karakter yang kuat. Sama sekali tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Di awal menjabat sebagai Kapolda Kalbar, ungkap mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini, Arief tidak hanya mengkampanyekan Salam Zero di jajarannya tetapi paling utama menjadi pelopor dan terdepan dalam melaksanakannya. Sebagai pemimpin perilaku dan tutur katanya layak diteladani. Antara kata dan perbuatan sejalan.

Dalam buku Karya Kompol Sumarni Guntur Rahayu yang berjudul "Salam Zero Revolusi Mental Mencetak Polisi Profesional Antikorupsi" yang diluncurkan pada 24 Maret 2015 lalu, dituliskan bahwa Salam Zero merepresentasikan kebijakan Kapolda Kalbar yang menerapkan zero tolerance terhadap berbagai bentuk pelanggaran, penyimpangan, pungutan liar (pungli), dan KKN.

Salam Zero juga bukan hanya sekedar jargon atau sekedar retorika. Zero tolerance tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas seluruh anggota Polda Kalbar dan jajarannya.

"Contoh sederhana keteladan Pak Arief yang beberapa kali saya lihat sendiri, saat makan di restoran bersama para anggotanya, tidak mau dibayari juga ketika melaksanakan kunjungan kerja. Beliau yang membayar termasuk yang dimakan dan diminum para anggotanya. Selain itu tidak ada setoran dari anggota ke Kapolda," ungkap Aqua yang berharap makin banyak Kapolda di Indonesia yang berperilaku seperti Arief.

Terhadap anggota yang melanggar, ungkap kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini, Arief memberikan sanksi tegas bahkan sampai ada yang dipecat atau mengalami Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Jumlahnya lumayan banyak.

Sekitar sebelas bulan Arief bertugas di Kalbar - sejak Mei 2014 hingga April 2015 - lanjut Aqua, sudah ada 43 orang yang di-PTDH. Enam orang di antaranya terlibat kasus narkoba. Pangkatnya mulai dari bintara hingga perwira menengah yakni Ajun Komisaris Besar Polisi.

"Saya perhatikan hukuman PTDH tersebut merupakan tindakan tegas Pak Arief kepada anggota Polda Kalbar yang melanggar. Beliau tidak pilih kasih dalam menindak. Siapa pun yang melanggar pasti mendapat hukuman setimpal. Itu sekaligus sebagai terapi kejut (shock therapy) bagi yang lainnya," kata anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.

Di antara 32 Polda di Indonesia, setahu Aqua yang pernah mengajar Komunikasi di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, sebelas bulan terakhir yang paling banyak memberikan hukuman PTDH adalah Polda Kalbar. Arief tidak pernah ragu-ragu melakukan itu. Sanksi tegas yang diberikannya dapat dipertanggungjawabkannya.

Arief yang merupakan satu dari sedikit anggota Polri yang sangat memahami secara detil tentang undang-undang dan hukum yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memilki keinginan yang kuat mewujudkan anggota Polri yang berintegritas, amanah, dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga keberadaan di mana pun juga dihargai dan dihormati masyarakat.

"Semoga semua keteladanan Pak Arief yang sejalan dengan perintah pertama Pak Badrodin di awal jadi Kapolri dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh Kapolda dan jajarannya serta para pejabat utama di Mabes Polri. Sehingga ke depan Polri semakin dekat dan dicintai rakyat," pungkas Aqua.
(mad/ndr)