Kritik Laporan Ahok tentang APBD 2014, DPRD: Kinerja Pemprov Rendah

Jakarta - Badan Anggaran DPRD DKI menggelar rapat tertutup soal rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) APBD DKI 2014. Hasilnya, DPRD mengkritisi soal penyerapan belanja, raihan pendapatan, dan kegagalan alokasi Penyertaan Modal Pemerintah yang tak sempurna.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Triwisaksana (Sani) dilangsungkan di Ruang Rapat Serbaguna, ‎Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).
‎
"Kami beri catatan kritis soal kinerja Pemerintah Provinsi yang rendah tentang APBD 2014," kata Sani usai rapat.

DPRD memberi catatan kritis soal penyerapan anggaran belanja dalam APBD 2015‎ yang dilakukan oleh pemerintahan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). "Penyerapan belanja hanya 50 persen, raihan pendapatan tidak mencapai target, yakni hanya tercapai 60 persen dari target, dan alokasi kepada Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) telah gagal," kata Sani.

PMP terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai DPRD telah gagal itu antara lain adalah PMP untuk PD PAM Jaya, dan PT Food Station Tjipinang. Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik menambahkan, ada defisit Rp 20 triliun dari APBD DKI 2014.
‎
Rapat Banggar ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Pimpinan. Usai itu, akan diagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Pemprov DKI tentang APBD DKI 2014.
‎

(dnu/imk)