F-PKS Desak Pemerintah Lakukan Terobosan Politis

Jakarta - F-PKS DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan terobosan politis untuk menyelsaikan persoalan TKI di Malaysia yang belum memperoleh gaji. Sebelumnya, 6 orang anggota F-PKS yang mengunjungi TKI di Damansara Damai ditolak masuk ke lokasi dan sempat mengalami ketegangan dengan petugas keamanan."Kemarin kami sempat mengunjungi teman-teman TKI di Damansara. Mereka tidak bisa pulang ke Indonesia karena belum digaji 4 bulan," kata anggota Komisi IV DPR dari F-PKS, Suswono, ketika dihubungi detikcom melalui telepon, Minggu (13/2/2005) pukul 10.00 WIB.Suswono mengungkapkan, perjuangan anggota F-PKS untuk bertemu TKI di Damansara sempat menemui hambatan dan ketegangan dengan petugas keamanan Damansara. "Kami awalnya tidak diizinkan masuk ke lokasi karena tidak melalui protokoler. Sebenarnya kami sudah melapor ke KBRI Malaysia, namun mereka tidak bisa mendampingi kami karena sibuk mempersiapkan kedatangan presiden hari Senin besok," jelasnya.Akhirnya, anggota F-PKS hanya bisa berbincang-bincang dengan sekitar 50 orang TKI, termasuk koordintaornya, Lukman, selama setengah jam di pos satpam. "Ya, yang penting sudah bertemu mereka dan mendengar fakta di lapangan," ujar Suswono.Lakukan Terobosan PolitisSuswono menyatakan, pemerintah harus segera melakukan langkah penyelesaian untuk masalah gaji TKI yang belum dibayarkan ini. "Damansara itu hanya salah satu kasus. Mereka sudah 4 bulan tidak digaji, per orang sekitar Rp 10 juta, padahal di kampung banyak yang punya utang," katanya.Menurut Suswono, penyelesaian masalah hak TKI tidak dapat dilakukan melalui proses hukum saja. "Proses hukum itu terlalu lama, lagipula sikap pemerintah Malaysia terlalu keras. Yang terjadi nantinya hanya saling ngotot saja," ujarnya.Maka, F-PKS mendesak pemerintah RI untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Malaysia. "Hari Senin besok Presiden SBY akan ke Malaysia, sebaiknya segera bicara dengan pemerintah Malaysia. Harus ada terobosan politis dalam penyelesaian kasus ini, jangan hanya bergantung pada proses hukum. Kalau bisa, selesaikan secepat mungkin di Malaysia," tukasnya.Anggota F-PKS yang berangkat ke Malaysia berjumlah 6 orang, terdiri dari komisi I, III, IV dan IX. Hari ini mereka akan meninjau Johor dan menemui pekerja perkebunan di sana. (ast/)