Beringin yang Kembali Panas Gara-gara SK Rotasi F-Golkar di DPR

Jakarta - Kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie kembali adu serangan. Kini, dua kubu tersebut kembali panas akibat penerbitan SK perubahan penempatan anggota Fraksi Golkar yang diteken oleh Ketua DPR Setya Novanto yang juga merupakan kader Golkar.

SK tersebut diterbitkan pimpinan DPR berdasarkan surat yang diajukan oleh pimpinan fraksi kubu Ical yaitu Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Sebanyak 33 orang dirotasi dari posisinya di komisi. Ada pula pergantian posisi di alat kelengkapan dewan.

Ancaman langsung ditebarkan oleh Sekretaris Fraksi kubu Ical, Bambang Soesatyo. Dia mengancam akan memberi sanksi bagi anggota Fraksi Golkar yang melawan.

"Maka selanjutnya, sesuai tatib dan UU MD3, pimpinan rapat atau komisi dapat meminta bantuan keamanan atau pamdal untuk mengeluarkan anggota yang mengganggu jalannya rapat," kata Bambang kepada wartawan, Senin (20/4/2015).

Loyalis Agung Laksono tidak terima dengan rotasi posisi ini. Mereka beralasan hanya mengakui Agus Gumiwang Kartasasmita dan Fayakhun Andriadi sebagai pimpinan fraksi. Perlawanan disiagakan, pertama-tama dengan sikap tidak akan mematuhi sanksi tersebut.

"Saya tidak akan pernah mau mematuhi SK lucu-lucuan, di mana DPP nya, baik Riau maupun Bali, sudah habis kontraknya untuk urus partai. Kembali saja urus rumah asalnya, banyak sekali PR nya di luar partai," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunandjar menyindir Bamsoet cs.

Pimpinan DPR dianggap berpihak dengan menerbitkan SK bernomor 87/PIMP/III/2014-2015 tertanggal 16 April 2015 tersebut. Mosi tidak percaya diwacanakan sebagai bentuk perlawanan kepada pimpinan DPR yang dianggap seperti kartel karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

"Sangat bisa mosi tidak percaya. Kita sedang pikirkan tahapan yang kita ambil," kata Ketua DPP kubu Agung, Dave Laksono.

Kekesalan kubu Agung tampaknya tidak terbendung. Surat rotasi fraksi itu dianggap sebagai bentuk keberpihakan pimpinan DPR.

"Pimpinan DPR RI yang berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik melanggar aturan perundang-undangan. Maka sudah tidak selayaknya mereka duduk di bangku pimpinan DPR," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.

Ketua DPR Setya Novanto yang diserang bertubi-tubi pun menyampaikan pembelaan. Penerbitan SK tersebut dianggap sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 8 Ayat 5. Novanto pun tak gentar dengan ancaman mosi tidak percaya dari kubu Agung.

"Itu sudah rapat melalui proses. Saya lihat ada beberapa rapat, surat masuk, kita terima surat-surat itu, di antaranya surat dari Fraksi (Golkar). Sudah melalui proses Pimpinan DPR," kata Novanto di Gedung‎ DPR, Senayan, Jakarta.

Melihat Novanto yang dikecam kubu Agung, loyalis Aburizal Bakrie tidak tinggal diam. Meski menerbitkan SK yang menguntungkan kepengurusan hasil Munas Bali, Novanto tetap disebut netral dalam menjalankan tugasnya.

"Pak Setya Novanto dalam kisruh Golkar selama ini sudah menempatkan dirinya sebagai Pimpinan DPR yang netral. Dia berpikir dan bertindak sesuai dengan perangkat peraturan dan perundang-undangan yang ada," kata Ketua DPP Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya.

Adu argumen terus dilemparkan. Beringin pun tampaknya masih akan terus panas hingga beberapa waktu ke depan.

(imk/erd)