.webp)
"Kita setuju ada perluasan anggota DK PBB. Tapi pada sisi lain DK PBB tentu kan harus lebih demokratis, veto harus dihapuskan, ini akan menjadi situasi most unlike ya karena prosesnya sulit. Dikunci oleh anggota DK PBB supaya tidak terjadi," tutur Duta Besar Indonesia untuk PBB Desra Percaya kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015)
Dubes Desra mengatakan posisi Indonesia realistis bahwa harus ada reformasi di PBB. Yakni penambahan anggota dengan angka yang disepakati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Desra dalam Senior Official Meeting pada Minggu (19/4), terjadi perdebatan mengenai revolusi di tubuh DK PBB. Salah satu isu yang diperdebatkan adalah mengenai penambahan anggota DK PBB tersebut. Namun perdebatan itu belum membahas negara mana saja yang masuk, negara mana yang akan menjadi anggota tetap maupun tidak tetap.
"Bahasan di New York sudah seimbang ya, tapi kembali lagi dicoba ditarik satu kelompok negara lain agar sesuai dengan kepentingan negaranya. Itu makanya agak lambat pembahasan rujukan dewan keamanan. Tapi akhirnya setelah negosiasi sana sini dan melibatkan negara Asia-Afrika ini disepakati kembali ke forum semula yang ada di New York," jelasnya.
Berikut tanya jawab lengkap wartawan dengan Dubes Desra Percaya:
Jadi gimana Pak, New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) itu?
Kemarin itu yang terjadi dalam pertemuan SOM. Ini hintnya ya, ada perdebatan di New York mengenai revolusi dewan keamanan PBB. Belum bicara siapa yang masuk tetap dan tidak tetap. Tapi isu ini sedang hangat di New York. Mengenai tetap dan tidak tetap kan ada 5 kategori, cuma yang paling menonjol adalah perluasan anggota, itu yang terjadi di New York. Bahasan di New York sudah seimbang ya tapi kembali lagi dicoba ditarik satu kelompok negara lain agar sesuai dengan kepentingan negaranya. Itu makanya agak lambat pembahasan rujukan dewan keamanan. Tapi akhirnya setelah negosiasi sana sini dan melibatkan negara Asia-Afrika ini disepakati kembali ke forum semula yang ada di New York.
Indonesia purpose juga ?
Betul. Yang di NAASP.
Apa sih bahasa yang diperdebatkan? Terminologi? Diksi?
Begini kalau dalam suatu rumusan itu kan tidak hanya bahasa ya, tapi bahasa itu kan ada implikasinya, ada nuansa politik yang tidak mau dianggap menguntungkan salah satu pihak.
Apa sih konkretnya?
Hintnya pertama adanya keperluan menekankan kembali multilateralisme. Kedua ada keperluan merevitalisasi majelis umum PBB, terus reformasi DK PBB, keanggotaanya, itu kesepakatannya. Nah juga ada kesepakatan perwakilan Asia Afrika harus lebih, itu yang disepakati.
Jadi anggota tetap?
Kita gak bilang ya, karena kalau merujuk ke anggota tetap, itu menjadi kontensius isi.
Apakah China ikut protes ?
Saya tidak mengatakan satu delegasi tapi semua negara yang memiliki kepentingan mengeluarkan pendapatnya.
Kan Afsel mau jadi anggota DK PBB tetap, gimana?
Afsel itu kan punya posisi bersama dengan swasini ya. Dimana Afrika itu menuntut ada penambahan anggota DK plus 2 anggota tetap dengan privilage veto.
Indonesia gimana soal usul itu ?
Kita setuju ada perluasan anggota DK PBB. Tapi pada sisi lain DK PBB tentu kan harus lebih demokratis. Veto harus dihapuskan. Ini akan menjadi situasi most unlike ya karena prosesnya sulit. Dikunci oleh anggota DK PBB supaya tidak terjadi. Posisi kita realistis bahwa betul harus ada reformasi, penambahan anggota dengan angka yang disepakati, jangan bicara dulu permanen atau tidak permanen tapi faktanya kalau kita bicara permanen akan sangat kontensius. Kayak tetangga di Asia Timur kan saling mengecek ya, yang lain juga. Saat ini yang kita perlukan adalah intermediete approach, artinya perlu ada perluasan anggota DK PBB yang non permanen. Tapi waktunya diperpanjang 4 tahun dan bukan 2 tahun, itu usulan kita. Kemudian dari 4 tahun ini, itu tidak boleh mengklaim yang dua tahun sedang berlangsung. Jadi itu sedang di negosiasi di New York.
Jadi ini yang dibahas di SOM itu?
Gak. Ini kan tadi nanya soal posisi Indonesia.
Dengan populasi kedua terbanyak di Asia, kira-kira kita layak nggak jadi anggota DK PBB tetap?
Nah, sebelum kita bicara itu, ayo kita sepakati dulu kriterianya. Itu yang sedang kita bahas. Antara lain mengenai Tingkat pembangunan, jumlah penduduk, peran strategis di kawasan dan sebagainya. Itu yang belum disepakati.
Berati umum ya bahasa di dokumen NAASP?
Bukan umum. Tapi dalam artian mmmm..., the list all country can't leave. Jadi rujukan dimana semua negara ok. Sekali lagi mengenai reformasi DK itu forumnya bukan disini tapi di New York. Jadi kesepakatannya adalah ada keperluan bahwa dalam reformasi DK PBB Asia-Afrika harus lebih terwakili dalam segi jumlah.
Nantinya dimasukkan ke New York hasil NAASP kita?
Saya belum tahu kedepan. Tapi nanti biasanya dokumen itu jadi dokumen PBB.
Ada berapa poin di NAASP?
Cuma satu paragraf. Di dokumen kedua NAASP
Kembali lagi ke NAASP, ada berapa? jadi berapa totalnya?
Kemarin itu kan di New York 90 persen. Ada penambahan. Misalkan memerangi poaching, perlu tau banget ya? Bandung Message: 41 butir. Bandung kota HAM jadi. NAASP: 32 butir. Deklarasi Palestina: 15 butir. Ini angka hari ini. Kita tidak tahu juga kalau besok mau nambah, secara teoritis mungkin saja sebelum ketok palu.
Mekanisme evaluasi?
Antara lain setiap 2 tahun akan adakan pertemuan di General Assembly. Di New York setiap bulan September semua kepala negara, menteri datang jadi untuk efisiensi juga. Itu forum yang dibentuk Asia Afrika center.
Markas?
Di Indonesia.
Usulan Asia Afrika center disetujui semua delegasi?
Iya. Kita belum bicarain detail ya.
Draft asli dari New York itu ada yang ga setuju?
Broad saja. Trennya adala bahwa memang ada upaya dari beberapa negara untuk angkat beberapa isu politik yang bersifat bilateral untuk mengangkat kepentingan mereka dibawa ke sini. Tapi saya ngga bisa buka.
(aws/mpr)
