3 Alasan Pengeboman KBRI di Sanaa Tidak Perlu Ditanggapi Berlebihan

Jakarta - Pemerintahan Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi mengecam penyerangan yang menghancurkan gedung Kedutaan Besar RI di Kota Sanaa, Yaman. Namun pemerintah diminta tidak perlu mengambil tindakan berlebihan atas pengeboman yang dilakukan pesawat tempur aliansi Saudi Arabia tersebut.

"Kecaman ini memadai, namun tidak perlu mengambil tindakan berlebihan atas pengeboman yang dilakukan oleh pesawat tempur Saudi Arabia karena 3 alasan," ujar Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam pernyataan tertulisnya, Senin (20/4/2015).

Pertama, menurut Hikmahanto, pengeboman tidak dilakukan dengan target KBRI. Ini mengingat operasional KBRI telah dipindahkan ke Salalah yang lebih aman.

"Adapun yang menjadi target adalah depot amunisi yang letaknya tidak terlalu jauh dari Gedung KBRI," imbuhnya.

Kedua, dengan adanya serangan secara bertubi-tubi dan sistematis di Sanaa maka Sanaa telah dijadikan zona perang (war zone). Meski demikian dalam hukum humaniter penyerang harus meminimalkan penduduk sipil dan situ-situs bersejarah serta gedung pemerintahan.

"Bila ada penduduk sipil yang menjadi korban maka mereka akan dianggap sebagai korban yang bukan menjadi target (collateral damage)," jelasnya.

Terakhir, presisi untuk menembak ke sasaran yang tepat meski menggunakan alutsista yang canggih sulit untuk dilakukan bila serangan berasal dari udara. Idealnya perang di dalam kota dilakukan melalui darat meski konsekuensinya banyak korban yang berperang akan jatuh.

"Pengeboman yang dilakukan secara tidak sengaja KBRI di Sanaa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memiliki lokasi KBRI di mana pun di dunia agar tidak dekat dengan instalasi militer," tutupnya.

(mpr/nrl)