"Itu (reshuffle) adalah kata yang perlu dipikirkan Presiden. Barangkali reshuffle menjadi jalan keluar," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).
Survei Poltracking Indonesia menyebutkan sebanyak 41,8 persen responden menyatakan kesetujuannya terhadap reshuffle kabinet Jokowi. Responden, sebanyak 48,5 persen, menyatakan tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
"Memang enam bulan pemerintahan ini kebijakannya agak melenceng. Dua kali Presiden menaikkan harga BBM, dua kali pula menurunkan harga BBM. Bahkan, dalam RAPBN kemarin pos subsidi BBM dihapus," sorot Muzani. Namun memang dalam keputusannya, pemerintah sudah memutuskan bahwa harga BBM bersubsidi mengikuti harga pasar.
Muzani juga menilai ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang tak akurat dalam memberikan laporan, sehingga itu berdampak pada kebijakan pemerintahan. Namun demikian, soal reshuffle pemerintahan, Gerindra menyatakan akan tetap berada dalam sikap oposisi meski ditawarkan jabatan di pos pemerintahan.
"Kami tidak pernah diusulkan. Kalau ditawarkan, kami tetap dalam posisi oposisi," tegas Muzani.
(dnu/trq)











































