.webp)
"Pemerintahan ini masih baru, tentu banyak menteri-menterinya yang learning by doing. Masih konsolidasi melihat permasalahan yang ada, ketidakpuasan itu wajar saja. Tapi itu motivasi bagi Jokowi dan kabinetnya untuk jadi pemicu dia bekerja lebih baik," kata Sukur Nababan di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4/2015).
Sukur menilai hasil survei tersebut bisa diterima sebagai masukan untuk pemerintahan yang baru 6 bulan bekerja. Tapi jangan sampai justru jadi acuan untuk menjatuhkan pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal reshuffle yang juga dibahas dalam survei itu, yaitu 41,8% publik setuju reshuffle, Sukur menilai hal itu prerogatif Presiden yang tak bisa diintervensi.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tentu Presiden harus memberikan evaluasi, terhadap kinerja daripada menteri-menterinya. Mana yang harus direshuffle atau ditingkatkan kinerjanya," ucap anggota komisi V DPR itu.
Poltracking Indonesia merilis survei, mengukur kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, sebanyak 48,5 persen publik tak puas kepada pemerintahan.
"Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebesar 48,5 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan survei di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Jakpus, Minggu (19/4).
Angka sebesar 48,5 persen itu gabungan dari penilaian publik yang sangat tidak puas (5,8%) dan kurang puas (42,7%). Sementara penilaian masyarakat yang puas sebesar 44 persen yaitu gabungan cukup puas (40,5%), dan sangat puas (3,5%). Tidak tahu/tidak jawab (7,5%).
Sampel dari survei ini adalah 1.200 responden WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode survei wawancara dan tatap muka rentang 23-31 Maret 2015. Sumber dana internal yang dihimpun untuk survei publik.
(iqb/trq)
