Publik Setuju Reshuffle Kabinet, Hanura: Itu Bahan Evaluasi bagi Jokowi

Jakarta - Partai Hanura menilai hasil survei Poltracking Indonesia terkait dukungan publik atas wacana reshuffle kabinet Jokowi-JK bukanlah menjadi suatu keharusan. Meski begitu, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi Presiden Joko Widodo.

"Kalau survei ini jadi suatu keharusan, ini bisa ganggu sistem ketatanegaraan. Ini masukan, bahan evaluasi bagi presiden. Kita beri kebebasan bagi presiden," kata Ketua DPP Hanura Dossy Iskandar kepada detikcom, Senin (20/4/2015).

Bila ada ketidakpuasan publik terhadap kinerja sejumlah menteri, Dossy berpendapat Presiden Joko Widodo harus bisa memberikan penjelasan. Dengan begitu, publik bisa mendapat jawaban atas keluhan-keluhan yang dirasakan.

"Saat ini ada pendapat demikian, presiden harus menjawab keadaan nasional di bawah kepemimpinannya yang dijalankan para menteri itu," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Di Kabinet Kerja, Hanura diwakili oleh Yuddy Chrisnandi sebagai Menpan RB. Dossy menilai kinerja Yuddy selama ini sudah baik dan bisa menerima masukan dari masyarakat.

"Yuddy kinerjanya sangat baik. Dia aspiratif, ketika buat kebijakan yang tentang rapat di hotel lalu agak menganggu, dengan kesadaran lalu melakukan penyesuaian," ucap Dossy.

Sebelumnya diberitakan, Poltracking Indonesia menelusuri tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kementerian Jokowi-JK. Hasilnya, sebanyak 41,8 persen publik setuju reshuffle kabinet.


(imk/fjr)