Illegal Logging Masih Marak, Sertifikat Legalitas Kayu Diminta Tak Dihapus

- detikNews
Senin, 20 Apr 2015 02:27 WIB
SVLK salah satu industri mebel di Yogyakarta (Foto: Tiara/detikcom)
Jakarta - Kondisi hutan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan akibat maraknya pembalakan liar. Oleh sebab itu, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi industri mebel dan kerajinan seharusnya tidak dihapuskan karena dapat mencegah kayu ilegal masuk ke industri.

"Hingga saat ini pembalakan liar (illegal logging) masih merupakan salah satu kontributor terhadap deforestasi dan kerusakan hutan. Penerapan SVLK bagi industri mebel dan kerajinan akan menutup peluang masuknya kayu yang tidak jelas asal usulnya masuk ke industri mebel dan kerajinan," kata Direktur Konservasi WWF-Indonesia Arnold Sitompul dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (20/4/2015).

Kayu yang legal sekarang menjadi syarat apabila suatu hasil hutan hendak diekspor ke luar negeri, terutama negara-negara di Eropa. Ini karena pada 30 September 2013 silam, Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani perjanjian Voluntary Partnership Agreement (VPA) untuk menyepakati skema ekspor perusahaan produsen dari Indonesia yang telah bersertifikat SVLK. Dengan demikian, mebel ekspor yang memakai kayu legal tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut.

Arnold menceritakan bahwa wacana pencabutan SVLK disampaikan Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Sunoto usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Bila ini diteruskan maka upaya yang telah ditempuh Indonesia bertahun-tahun dan telah menuai hasil ini akan mundur kembali.

Pembuktian legalitas kayu pada dasarnya adalah salah satu tiket bagi produk mebel dan kerajinan Indonesia untuk dapat bersaing di pasar internasional khususnya Uni Eropa, Amerika dan Australia. Lebih penting lagi, SVLK adalah jalan bagi Indonesia untuk menjamin dapat terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

"SVLK tetap merupakan instrumen yang diperlukan dalam menata perdagangan dan pergerakan kayu untuk mendorong tata kelola yang baik di sektor kehutanan," ujarnya.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah menjadi suatu kewajiban bagi industri yang mengekspor hasil produksi hutan ke luar negeri sejak 1 Januari 2015. Hanya saja, sebenarnya masih ada toleransi bagi IKM di Indonesia.

Menurut data Kementerian Perdagangan, hingga saat ini, dari 3500 UKM mebel dan kerajinan tercatat hanya 637 perusahaan yang telah mendapatkan SVLK. Banyak keluhan yang disampaikan pengusaha terkait proses mendapatkan SVLK, yakni proses yang sulit dan mahal dalam pembuatan Ijin Usaha Industri (IUI), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Ketiganya merupakan persyaratan perijinan di bidang lingkungan hidup bagi usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan namun skala usahanya masih cukup kecil hingga belum dikenai wajib AMDAL. Kendala lain diakibatkan ketidakseimbangan jumlah assessor yang minim di lapangan dibandingkan dengan jumlah perusahaan mebel dan kerajinan.

WWF berharap Pemerintah Indonesia dapat lebih fokus pada pembenahan implementasi SVLK yang dirasakan oleh banyak pengusaha UKM masih rumit dan rawan ditunggangi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar. Pembenahan ini penting karena akan berdampak pada upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara pengekspor produk kayu ketiga terbesar ke pasar Eropa.

(imk/imk)