Survei Poltracking: 41,8% Publik Setuju Reshuffle Kabinet Jokowi

Jakarta - Isu reshuffle menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla beberapa minggu terakhir bergulir, menyusul kinerja menteri yang dianggap tak memuaskan. Poltracking Indonesia menelusuri melalui survei dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle.

"Secara umum publik setuju bisa dilakukan perombakan di Kabinet Kerja," kata Di‎rektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan survei di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Jakpus, Minggu (19/4/2015).

Hanta memaparkan temuannya, yaitu 36% responden setuju dan 5,8% responden sangat setuju reshuffle‎. Jika disatukan maka 41,8% setuju reshuffle. Hanya ada 28 persen yang tidak setuju reshuffle. Angka ini gabungan dari kurang setuju (24,1) dan sangat tidak setuju (3,9%).

Data survei diperoleh dari 1.200 responden yang merupakan WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode survei wawancara ‎dan tatap muka pada rentang 23-31 Maret 2015. Sumber dana internal yang dihimpun untuk ‎survei publik.

Menurut Hanta, data di atas menunjukkan bahwa masyarakat menilai Presiden Jokowi perlu melakukan pergantian menteri di kabinet kerja.‎ Hal itu dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Ketidakpuasan publik paling tinggi di bidang ekonomi (66,6%), disusul bidang hukum (55,6%) dan di bidang keamanan (50,7%)," ‎papar Hanta.

Soal apakah menteri-menteri dalam bidang yang tingkat ketidakpuasannya tinggi tersebut yang harus direshuffle, Hanta enggan berspekulasi. Namun yang pasti menteri-menteri itu kinerjanya tidak memuaskan.

"Sebagai langkah ekstrim, bilsa diperlukan Presiden Jokowi dapat melakukan perombakan kabinet. Selain sebagai penyegaran, perombakan dilakukan untuk memperbaiki performa dan kinerja Kabinet Kerja," ucap Hanta.

(iqb/nrl)