Melalui 60 Tahun KAA Jokowi Diharapkan 'Damaikan' Cina dan Jepang

Jakarta - Konferensi Asia Afrika yang digagas Presiden Sukarno pada 18 sampai 24 April tahun 1955 berhasil 'mendamaikan' sejumlah negara yang bersitegang. Misalnya Cina dengan negara-negara di Asia yang menentang paham komunisme. Dari Bandung-lah lahir
semangat antipenjajahan.

Pekan depan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan diperingati di Jakarta dan Bandung. Apa arti 60 tahun KAA untuk saat ini?

Pakar politik internasional dari Universitas Indonesia Juwono Sudarsono mengatakan meski usia KAA yang melahirkan Dasasila Bandung sudah 60 tahun, namun bukan berarti potensi konflik di Asia benar-benar hilang. Potensi konflik bisa terjadi mengingat dua negara di Asia dengan ekonomi terbesar yakni Jepang dan Cina tengah bersaing ketat.

Dua negara tersebut menurut mantan Menteri Pertahanan itu bisa saja berkonflik di Laut Cina Selatan dan Cina Timur. Nah, melalui 60 tahun KAA ini, kata Juwono, bisa dijadikan momentum oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendamaikan Jepang
dengan Cina.

"Saya kira tugas Pak Jokowi mendamaikan (Presiden Cina) Xi Jinping dan (PM Jepang) Shinzo Abe. Jangan sampai kedua bangsa besar di Asia ini berkonflik," kata Juwono saat berbincang dengan detikcom di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2015).

Menurut Juwono, Indonesia harus berperan aktif 'mendamaikan' Jepang dan Cina menjaga agar tidak turut terlibat jika benar-benar terjadi perang dagang dan perang militer. Tentu saja saat menjadi juru damai, Indonesia membuat hitung-hitungan ekonomi untuk menggandeng salah satu negara tersebut yang menguntungkan.

"Karena ada potensi konflik di Laut Cina Selatan dan Cina Timur supaya kita juga jangan terlibat dalam perang dagang dan perang militer. Sambil Pak Jokowi membuat hitung-hitungan ekonomi menggandeng kedua negara ini yang menguntungkan kita," kata Juwono. (Baca: Ini Arti Peringatan 60 Tahun KAA Bagi Indonesia).

Presiden Joko Widodo hari ini memastikan bahwa perhelatan yang akan digelar pada 19 sampai 24 April 2015 pekan depan itu akan dihadiri delegasi dari 79 negara, 28 di antaranya adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

(erd/nrl)